Bersihkan RAPBN 2023 dari Pembayaran Bunga Obligasi Rekap BLBI

Jika terus dibiarkan pajak rakyat untuk beban subsidi bunga obligasi rekap sampai 2043 akan tembus 4.000 triliun rupiah. Jumlah yang fantastis sekali melihat tingkat kemiskinan hari ini masih dua digit dan ancaman kelaparan di depan mata.

Apalagi, semua negara saat ini dalam tekanan keuangan hebat karena anggaran besar untuk pandemi Covid rata-rata berasal dari utang. Selain itu, memanasnya geopolitik dan juga perubahan iklim menaikkan inflasi saat ekonomi sedang mundur. "Harga barang naik, tapi pendapatan turun, ini situasi berat sekali. Saatnya, Presiden ambil sikap tegas di pembacaan nota keuangan pada 16 Agustus nanti, setop pembayaran bunga rekap. Itu akan jadi proklamasi kemerdekaan dari konglomerat hitam negeri ini," tandas Hardjuno.

Harus Berani Moratorium

Manajer Riset Seknas Fitra, Badiul Hadi, menegaskan sebaiknya pemerintah memang harus memoratorium pembayaran obligasi rekap BLBI karena sudah sangat membebani keuangan Negara. "Pemerintah terus menganggarkan APBN ke bank yang terkait BLBI, walaupun kita juga tahu bank itu kondisi keuangannya sudah sehat dan sangat baik," jelas Badiul.

Asal ada niat, moratorium bukan hal yang susah, meski demikian setidaknya harus ada kajian komprehensif baik dari sisi ekonomi, hukum, dan politik. Dan yang tidak kalah penting lanjutnya, adalah keberanian dan ketegasan pemerintah untuk menghentikan pembayaran beban obligasi rekap BLBI. "Kita tahu pajak rakyat memiliki kontribusi besar terhadap keuangan negara, jika kemudian digunakan buat bayar beban obligasi rekap BLBI pemerintah berlaku tidak adil pada rakyat kecil," kata Badiul.
Halaman Selanjutnya....