Berpotensi Jadi "Bancakan", Hentikan Proyek Tanggul Laut

>> Mengatasi masalah lingkungan di kawasan hulu jauh lebih murah dan efektif daripada bangun megaproyek Tanggul Laut.

>> Pembangunan Tanggul Laut di sejumlah negara belum tentu selalu berhasil, seperti di Bangladesh gagal.

JAKARTA - Sejumlah kalangan mendukung penghentian proyek Pembangunan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (PTPIN) atau Tanggul Laut. Selain karena pertimbangan perlu anggaran sangat besar, keberadaan proyek itu rawan menjadi bancakan kepentingan kalangan tertentu sehingga mengarah terjadi penyalahgunaan wewenang.

Lagi pula, dengan kondisi topografi Jakarta yang berupa cekungan, dikelilingi dataran tinggi dari sejumlah wilayah di Jawa Barat, keberadaan Tanggul Laut justru akan menenggelamkan wilayah utara, barat, dan tengah Jakarta saat musim hujan lebat dan anomali perubahan iklim seperti saat ini.

Pakar lingkungan Universitas Brawijaya, Didik Suprayogo, mengatakan mengatasi masalah lingkungan di kawasan hulu akan jauh lebih murah dan efektif daripada harus membangun megaproyek Tanggul Laut yang membutuhkan biaya sangat besar.

"Manfaat dari langkah-langkah konservasi lingkungan seperti reboisasi dan pembatasan penggunaan air tanah, secara keilmuan dapat dibuktikan dan akan lebih efesien daripada upaya menangkal banjir di hilir, serta jelas bermanfaat bagi keberlanjutan lingkungan," katanya saat dihubungi, Jumat (26/7).

Menurutnya, perbaikan kawasan hilir bisa dilakukan dengan konsep jasa lingkungan, yaitu jasa yang diberikan oleh fungsi ekosistem alam maupun buatan yang nilai dan manfaatnya dapat dirasakan secara langsung maupun tidak langsung oleh seluruh pihak, baik masyarakat daerah hilir dan hulu, maupun para pemangku kepentingan.

"Arah pembangunan kita semestinya berbasis DAS (daerah aliran sungai). Untuk mengatasi masalah banjir di Jakarta, tentu harus ditentukan dulu sumbernya. Selama ini kan sumbernya di hulu, jadi itu yang harus diatasi. Rencana membangun Tanggul Laut sah-sah saja, tapi perlu diperhatikan, Tanggul Laut belum tentu selalu berhasil, di Belanda sukses, di Bangladesh sebaliknya," papar Didik.

Sebelumnya, Ketua Kelompok Keahlian Teknik Pantai ITB, Muslim Muim, mengungkapkan biaya mencegah penurunan permukaan tanah di Jakarta, seperti reboisasi di pegunungan wilayah selatan, pembuatan waduk dan kanal, serta upaya menghentikan penyedotan sumber air tanah, jauh lebih murah dibandingkan pembuatan Tanggul Laut raksasa.

"Jadi, sebaiknya hentikan proyek Tanggul Laut yang kini akan masuk tahap kedua. Kemudian gunakan dana 154 triliun rupiah untuk membangun ibu kota baru, bukan untuk Jakarta yang akan ditinggalkan," ujarnya, Kamis (25/7).

Apalagi, pembangunan Tanggul Laut selain untuk mencegah Jakarta tenggelam karena penurunan permukaan tanah, juga bertujuan menambah lahan dari reklamasi bukan sekadar membendung laut. Lalu, lahan tersebut dibagibagikan kepada pihak tertentu untuk kepentingan komersial.

Pembenahan Lingkungan

Didik mengatakan mencari solusi di daerah hulu jelas jauh lebih murah karena bisa dilakukan dengan cara jasa lingkungan seperti yang sudah berhasil di Jawa Barat dan Kalimantan. Jasa lingkungan terdiri dari dua pihak, siapa yang memberi manfaat di sisi hulu yang melakukan pembenahan lingkungan, dan siapa yang menerima manfaat yakni kawasan hilir. Pembenahan atau konservasi bisa dilakukan dengan reboisasi, menyediakan daerah resapan, penataan kawasan pemukiman, dan lainnya.

"Para ahli hidrologi bisa menyimulasi manfaat pembenahan ini terhadap dampak debit airnya. Namun, umumnya kondisi masyarakat di hulu lebih banyak memiliki keterbatasan daripada di Jakarta. Maka bila konsep pembenahan kawasan hulu dilakukan, Jakarta sebagai pihak penerima manfaat harus memberikan jasa lingkungan dalam bentuk dana yang digunakan untuk pembenahan," jelas Didik.

Dihubungi terpisah, Direktur Eksekutif Walhi Jakarta, Tubagus Soleh Ahmadi, mengatakan masalah utama Jakarta adalah daya dukung ekologi yang sudah sangat minim untuk kehidupan yang layak. Land Subsidence dan banjir mengancam sebagian besar wilayah Jakarta. Kebutuhan air bersih juga bermasalah akibat penyedotan besar-besaran air tanah yang mengakibatkan land subsidence.

"Tapi kenapa solusinya Tanggul Laut? Ini jelas kepentingan properti saja yang mengorbankan kepentingan rakyat Jakarta secara luas," katanya.SB/YK/AR_2