Berharap pada Tenaga Kerja Asing

Pemerintah tampaknya ingin memanfaatkan momentum pertumbuhan ekonomi digital sebagai sumber investasi dan ekspor. Pemerintah juga menyadari bahwa tenaga instruktur asing diperlukan untuk memenuhi kebutuhan jumlah sumber daya manusia dalam bidang ekonomi digital, instruktur pendidikan vokasi, dan tenaga keperawatan mesin. Selain itu, TKA dibutuhkan untuk mempercepat pengadaan kebutuhan sumber daya manusia di tingkat lokal yang masih belum mencukupi.

Sementara itu, Kementerian Tenaga Kerja mencatat jumlah tenaga kerja asing (TKA) hingga saat ini mencapai 126 ribu orang atau meningkat 69,85 persen dibandingkan akhir 2016 sebanyak 74.813 orang. Dari jumlah itu, mayoritas pekerja tersebut berasal dari Tiongkok, kemudian Jepang, Amerika Serikat, dan Singapura.

Berdasarkan data yang ada, wajar jika Presiden mengeluhkan TKA yang ada masih tidak sesuai dengan harapannya, terutama untuk kebutuhan ekonomi digital. Padahal, saat ini kontribusi ekonomi digital terhadap perekonomian global telah mencapai 22 persen. Kontribusi aplikasi teknologi digital terhadap PDB global pada 2020 mencapai dua triliun dollar AS. Sementara itu, nilai perdagangan secara daring di kawasan ASEAN diperkirakan mencapai 88 miliar dollar AS pada 2015 hingga 2025. Nilai ini untuk berbagai produk apparel, elektronik, produk rumah tangga dan bahan makanan.

Masih kurangnya tenaga kerja asing di sektor tertentu menjadi tantangan bagi pejabat terkait untuk mengembangkan program yang memberikan nilai tambah bagi pendapatan nasional. Jadi, para pembantu presiden mesti menyadari untuk membuat kebijakan yang mendukung terciptanya kemandirian nasional dengan produk yang mempunyai daya saing tinggi.