Berbeda Dukungan dalam Pilpres

Politik untuk meraih kekuasaan. Tidak ada kawan abadi. Yang abadi hanya kepentingan. Ketika kepentingan mulai terganggu, harus segera dipulihkan. Dalam konteks pemilihan presiden (Pilpres) 2019 yang hanya menampilkan dua pasangan calon (paslon): Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo Sandiaga Uno, rakyat bisa menyaksikan bahwa politik itu kepentingan sangat terasa. Maka, arah dukungan pada paslon yang berbeda dalam satu partai menjadi sesuatu yang biasa, bukan luar biasa.

Pilpres 2019 ini dilaksanakaan bersamaan dengan Pemilu Legislatif (Pileg). Pemilu Serentak 2019 merupakan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) 22 Januari 2014. Ini menyusul uji materi UU Pemilu 2014 oleh Effendi Gazali. Keputusan MK saat itu baru bisa dilaksanakan pada Pilpres 2019.

Sejak keputusan MK itu, penyelenggara pemilu (KPU-Bawaslu) dan peserta pemilu seperti partai politik dan kandidat presiden mesti melihatnya sebagai tantangan tersendiri. Sebab ini baru pertama dan diprediksi akan menimbulkan persoalan, termasuk konflik internal partai saat memberi dukungan. Kader dan elite partai di bawah belum tentu sejalan dengan keputusan DPP partai.

Di satu sisi, partai harus memperjuangkan calegnya agar terpilih dan meningkatkan elektabilitas, tapi juga harus mendukung paslon capres tertentu. Masalahnya, peta politik tiap daerah berbeda konfigurasinya. Ada caleg yang sejalan dengan perjuangan partai, tapi berbeda dengan pilihan paslon. Intinya, partai ingin elektabilitas tinggi, calegnya terpilih, dan capresnya menang.

Ketika proses pemilu serentak sudah berjalan, pasangan capres-cawapres sudah ditetapkan. Koalisi partai pendukung juga sudah diumumkam. Maka, friksi antara partai pendukung mulai terbuka. Bahkan, ada partai yang secara resmi mengumumkan kadernya bebas mendukung pasangan capres mana saja. Yang penting, sesuai dengan pilihan. Padahal secara resmi DPP partai sudah menyatakan resmi mendukung salah satu pasangan capres.
Halaman Selanjutnya....