Bentuk Tim Penilai Independen

Penggiat lingkungan mendesak PT PHE ONWJ membentuk tim independen untuk melakukan penilaian atas ganti untung kepada warga terdampak.

JAKARTA - Pemprov Jawa Barat bersama stakeholders termasuk PT Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ) belum lama ini membahas penanganan pencemaran minyak dari pipa sumur di Blok ONWJ di Kerawang, Jawa Barat. Pemprov Jabar sepakat untuk mengatasi masa tanggap darurat, yaitu pembenahan minyak yang tumpah dan penanganan kepada warga terdampak. Untuk mengatasi masa tanggap darurat kepada warga terdampak, dibutuhkan tim penilai independen.

"Besok kita akan bertemu dengan para stakeholders untuk membicarakan penanganan tumpahan minyak dan bagaimana kompensasi kepada warga terdampak. Saya minta untuk dibentuk tim independen dari tim ahli, untuk menilai kerugian sosial ekonomi warga dan kerugian lingkungan," ungkap Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidung Indonesia (Walhi) Jawa Barat, Meiki W Paendong, di Jakarta, Senin (5/8).

Meiki mengatakan standar penangangan minyak sudah diatur didalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut. Ia menuturkan, Pertamina harus memberikan ganti untung bukan ganti rugi terhadap warga pesisir terdampak.

"Kompensasi tidak hanya diukur dari hitungan tidak melaut berapa hari, tetapi harus dihitung juga bagaimana kehidupan mereka yang mana pesisir laut merupakan menggantungkan hidup, baik yang nelayan, petambak, wisata, maupun lingkungan," tegasnya.
Halaman Selanjutnya....