Bentuk Tim Pencemaran Minyak

Untuk mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas, pemerintah diminta untuk membentuk tim nasional penanggulangan tumpahan minyak di laut.

JAKARTA - Pemerintah pusat diminta untuk segera turun tangan membentuk tim bersama untuk menanggulangi tumpahan minyak akibat kebocoran pipa sumur di Blok Offshore North West Java (ONWJ) milik anak usaha PT Pertamina (Persero). Kewenangan penanggulangan bencana minyak berada di wilayah pemerintah pusat, bukan di daerah.

"Kalo lihat Perpres 109/2006 harusnya ditangani sama Tim Nasional. Pemda Karawang sudah melakukan koordinasi untuk kompensasi warga, tetapi persoalan pencemaran lingkungan akibat minyak sudah ada aturannya, yakni tim khusus dibentuk oleh pemerintah pusat," tegas Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidung Indonesia (Walhi) Jawa Barat Meiki W Paendong di Jakarta, Senin (6/8).

Meiki mengatakan, pertemuan dengan Pemkab Karawang sudah berjalan dan hanya membicarakan besaran gantirugi kepada warga terdampak. Sedangkan penangangan untuk lingkungan merupakan tanggungjawab Provinsi Jawa Barat. "Jaraknya lebih dari 1 mill, sehingga bukan kewenangan pemkab lagi," ujarnya.

Didalam Perpres No.109 /2016 tentang Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut, menyatakan apabila terjadi tumpahan minyak di laut di tier tiga, akan dibentuk tim nasional penanggulangan keadaan darurat di laut.
Halaman Selanjutnya....