Kebijakan Harus Sesuai Agenda SDGs

JAKARTA - Pemulihan ekonomi nasional saat ini membutuhkan sejumlah terobosan kebijakan agar ke depan lebih tahan terhadap risiko krisis. Terobosan kebijakan tersebut harus sesuai dengan prinsip keberlanjutan (SDGs), termasuk mengatasi kesenjangan.

"Yang kita inginkan pemulihan itu dapat menciptakan struktur ekonomi yang lebih resilient di masa depan, inklusif dan berkelanjutan dalam koridor kesejahteraan masyarakat Indonesia untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) dunia," terang Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Suahasil Nazara, saat memberikan pidato kunci dalam webinar "Asta Windu 64 Tahun Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI)", Rabu (8/12).

Dia mengatakan, saat pertama kali Covid-19 muncul pada Maret 2020, pemerintah langsung memikirkan sejumlah langkah penanganan pandemi. Sebab, dampak pandemi ini juga mempengaruhi situasi perekonomian sehingga diperlukan adanya terobosan kebijakan yang responsif namun tetap adaptif.

"Pemerintah tahu persis pada saat itu seluruh komponen income (pendapatan) nasional akan turun, konsumsi akan negatif pertumbuhannya, investasi akan negatif pertumbuhannya, ekspor-impor juga akan demikian, maka satu-satunya yang harus menjadi di depan dan yang harus menjadi bemper dari kegiatan ekonomi dari kondisi ekonomi ini adalah pengeluaran pemerintah," kata Wamenkeu.

Belanja pengeluaran pemerintah dilakukan secara terintegrasi dalam program PEN. Di dalam program PEN ini tercakup banyak terobosan kebijakan yang utamanya adalah untuk menangani Covid-19 dan memulihkan ekonomi nasional.
Halaman Selanjutnya....