Benahi Sistem Serapan Anggaran Pemprov DKI Jakarta

JAKARTA - Pemprov DKI diminta membenahi sistem keuangan dan serapan anggaran, meski mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK. Desakan ini datang dari Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, Kamis (21/6).

"BPK Jakarta telah memberikan WTP walaupun masih ada beberapa temuan yang harus dicermati bersama," kata Prasetyo. Dia mengatakan ini saat gelaran rapat paripurna DPRD. Menurutnya, BPK memberikan beberapa catatan kepada DKI seperti dana KJP yang tidak tersalurkan hingga aset yang tidak bisa diambil atau diakuisisi dari pihak swasta. Namun, Edi tidak mengeksplorasi lebih lanjut atas usulannya tadi.

Dia hanya berharap catatan tersebut bisa ditindaklanjuti jajaran Pemprov DKI demi meningkatkan pelayanan masyarakat. BPK mengungkap temuan sebesar 197,55 miliar anggaran tahun 2022 di Provinsi DKI Jakarta yang tidak tersalurkan kepada pemegang KJP Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggulan (KJMU).

"Bantuan Sosial KJP Plus dan KJMU senilai 197,55 miliar belum disalurkan kepada penerimanya dan Bantuan Sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar senilai 15,18 miliar tidak sesuai ketentuan," kata anggota V BPK, Ahmadi Noor Supit, beberapa waktu lalu.

Selain itu, Pemprov juga kedapatan melakukan pembayaran atas belanja senilai 11,34 miliar lantaran ada kelebihan penghitungan gaji dan tambahan penghasilan senilai 6,38 miliar. "Kekurangan volume pengadaan barang atau jasa sebesar 4,06 miliar. Kelebihan pembayaran belanja hibah dan bansos senilai 878 juta," katanya.
Halaman Selanjutnya....