Benahi Segera Rantai Pasokan

Untuk itu, Ombudsman memberikan masukan kepada pemerintah agar membentuk satuan tugas (satgas) untuk menangani keluhan masyarakat terkait sulitnya mengakses migor. Ombudsman juga mengusulkan pemberian kesempatan bagi BUMN menangani 10-15 persen kebutuhan pasar terhadap minyak goreng.

Selain itu, Ombudsman mendesak pemerintah memprioritaskan crude palm oil (CPO) untuk produksi minyak goreng. Ombudsman juga mendesak pemerintah untuk memastikan pengawasan terhadap produsen dalam mematuhi ketentuan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO).

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Gde Sumarjaya "Demer" Linggih, menyoroti kinerja Menteri Perdagangan yang dinilai kurang maksimal. Dia mendesak Mendag dan seluruh jajarannya mengawasi dan melakukan operasi pasar agar program harga minyak goreng yang terjangkau bagi masyarakat dapat terlaksana dengan baik. "Mendag harus bisa memastikan ketersediaan minyak goreng di pasaran," katanya.

Demer juga mendesak Mendag memberantas para kartel yang menyengsarakan rakyat sehingga menyebabkan harga minyak goreng melambung tinggi dan menjadi langka. Jika masalah ini berlarut-larut, dia menilai dapat mempengaruhi upaya pemulihan ekonomi yang sudah sangat baik dilakukan oleh pemerintah selama masa pandemi.

Distribusi Tersendat
Halaman Selanjutnya....