Benahi Fundamental Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Negara

JAKARTA - Dampak Covid-19 terhadap tatanan sosial dan perekonomian nasional diperkirakan akan terasa hingga 2022 mendatang dengan asumsi semua warga negara sudah mendapat vaksin anti Covid-19. Dengan demikian, ekonomi baru mulai pulih pada sekitar 2023 setelah dunia usaha kembali berjalan normal, sehingga penerimaan pajak kembali normal sesuai target.

Agar pemulihan ekonomi tidak lemah, maka dari sekarang pemerintah seharusnya sudah mulai membenahi fundamental kebijakan ekonomi dan keuangan negara dengan memberi perhatian secara khusus pengelolaan utang yang sudah mencapai 5.500 triliun rupiah yang sudah tidak mungkin ditanggung terus oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) karena bunganya saja jumlahnya sudah besar.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri sudah mengajak masyarakat dan jajaran birokrat untuk membeli dan menggunakan produk dalam negeri untuk mendukung Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), namun tidak tegas dinyatakan serta tidak ada sanksi, maka sepertinya tidak ada yang mendengarkan.

Ekonom Abdul Manap Pulungan kepada Koran Jakarta, Selasa (8/9), mengatakan masih tingginya konten impor yang dikandung produk industri dalam negeri yakni mencapai 70 persen, semakin menunjukkan ajakan Presiden itu masih dalam tataran wacana belaka, tanpa ada keinginan kuat mengimplementasikannya.

"Program penggunaan produk lokal itu sudah banyak diwacanakan, tapi tidak terlaksana, dengan kandungan impor industri kita 60-70 persen, maka produk buatan Indonesia relatif lebih mahal dan kurang kompetitif dibandingkan produk negara lain, karena kita harus mengimpor dulu bahan bakunya," kata Abdul Manap.
Halaman Selanjutnya....