Benahi Disparitas Produksi

JAKARTA - Disparitas produksi antarwilayah menjadi penyebab penurunan Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) sektor pertanian pada September lalu. Karena itu, pemerintah diharapkan segera menyelesaikan permasalahan ini yang terus berulang.

Koordinator Nasional Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP), Said Abdullah, mengatakan harga komoditas itu memang mengalami persoalan berupa penurunan harga. Dia mencontohkan cabai mengalami penurunan harga cukup tajam.

"Dari pengamatan yang ada hal ini disebabkan oversupply (pasokan lebih) sehingga harga turun. Sejauh ini, produksi-produksi pertanian seperti cabai, sebaran produksi tidak terjadi sepanjang waktu. Selalu saja ngumpul di satu titik, sehingga ada disparitas suplai dan harga," ucap Said, di Jakarta, Senin (4/10).

Ke depan, terang Said, pemerintah perlu melakukan penguatan tata produksi antarwilayah dan antarwaktu. Begitu juga dengan penguatan pasar, pengembangan produk olahan dan penataan value chain-nya.

Seperti diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sektor pertanian mengalami penurunan Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) terdalam yaitu sebesar 0,93 persen yang juga dominan memengaruhi turunnya IHPB umum nasional sebesar 0,01 persen pada September 2021 terhadap Agustus 2021.

"Beberapa komoditas yang mengalami penurunan harga pada September 2021 adalah cabai rawit, telur ayam ras, bawang merah, dan ikan teri asin atau ikan kering," kata Kepala BPS, Margo Yuwono, dalam konferensi persnya, pekan lalu.

Dia menjelaskan perubahan IHPB pada tahun kalender 2021 adalah sebesar 1,65 persen dan perubahan IHPB tahun ke tahun sebesar 2,89 persen.

Terdampak PPKM

Kepala Pusat Pengkajian dan Penerapan Agroekologi Serikat Petani Indonesia (SPI), Muhammad Qomarunnajmi, mengatakan dari pengamatan mereka, penurunan IHPB itu tak terlepas dari pengaruh dari pandemi Covid-19, terutama kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). "Itu kerasa banget pengaruhnya," ucap Qomar.

Dia menambahkan, fluktuasi harga ini juga selalu menjadi masalah bagi teman-teman petani karena mereka secara kelembagaan belum kuat posisinya, terlebih lagi didistribusi produk tani.

"Yang bisa dilakukan pemerintah ialah penguatan kelembagaan petani, dalam hal pengetahuan, modal finansial, dan jaringan pasar," ujarnya.

Berikutnya, dukungan anggaran, sehingga pemerintah bisa menjadi buffer, dan offtaker produk tani. "Jadi, ada jaminan harga di petani sekaligus bisa jaga kestabilan harga di konsumen," ungkap Qomar.

Hal lainnya, informasi data produksi dan kebutuhan konsumsi dijadikan dasar perencanaan untuk pendampingan. "Petani kita juga berharap Badan Pangan Nasional bisa segera aktif mengambil peran untuk menata sistem pangan kita dan penyediaan pangannya diprioritaskan untuk kebutuhan lokal," pungkasnya.