Belum Selesai Kasus Korupsi Sudah Jadi Tersangka Lagi, Bupati Langkat Nonaktif Ditetapkan Kepemilikan Satwa Dilindungi

Kembali ditetapkan sebagai tersangka, Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Perangin-angin kali ini terkait kasus kepemilikan 7 ekor satwa dilindungi.

Penetapan sebagai tersangka tersebut terungkap setelah Kejaksaan Tinggi Sumut menerima Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Polda Sumut.

"Bahwa (benar) SPDP atas nama tersangka TRP sudah diterima," ujar Kasipenkum Kejati Sumut Yos A Tarigan di Medan, Kamis (17/3).

Pada SPDP itu, Terbit diduga melanggar Pasal 21 ayat (2) huruf a Jo Pasal 40 ayat (2) UU RI Nomor 5 Tahun 1990 Tentang KSDAE Jo PP Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 106 Tahun 2018 tentang perubahan ke dua atas Perubahan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Dilindungi.

Usai menerima SPDP dari penyidik Polda Sumut, Kejati Sumut langsung membentuk tim untuk menangani kasus tersebut.

"Pimpinan kita sudah menunjuk tim jaksa untuk mengikuti perkembangan proses penyidikan yang sedang dilakukan penyidik Polri dan menunggu pelimpahan berkas (tahap I) dari penyidik. Perkembangan selanjutnya akan segera kita informasikan," kata Yos.

Perlu diketahui, Terbit diciduk KPK pada 19 Januari 2022 karena diduga menerima suap. Dalam proses penggeledahan di rumah Terbit, KPK menemukan sejumlah satwa langka yang dilindungi.

Sementara itu, KPK kemudian berkoordinasi dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumut. Lalu pada 25 Januari, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Sumut menggeledah rumah Terbit dan menyita 7 satwa langka.

"Dari lokasi tim menemukan beberapa jenis satwa liar dilindungi undang-undang, yakni individu orang utan, satu individu monyet hitam Sulawesi, satu elang brontok, dua individu jalak Bali, dua individu beo," ujar Plt Kepala BBKSDA Sumut Irzal Azhar.

Tidak hanya itu, Terbit juga dibelit kasus kerangkeng manusia di rumahnya.