Belanja Konsumtif Masih Dominan

Jakarta - Pola penganggaran saat ini dinilai tak berbeda jauh dari tahun-tahun sebelumnya meskipun ruang fiskal cenderung luas seiiring pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM).

Alokasi pengeluaran di APBN lebih besar dialokasikan untuk belanja konsumtif ketimbang produktif. K arena itu, pemerintah diminta mengubah pola penganggaran dengan menekankan pada belanja produktif sehingga mempunyai dampak untuk menggerakkan mesin perekonomian.

Dalam hasil studi atau kajiannya, Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menemukan bahwa sekitar 80-90 persen anggaran habis karena dialokasikan untuk pengeluaran rutin pegawai, seperti gaji dan sebagainya. Ekonom Senior Indef, Didik J Rachbini, menilai birokrasi pada saat ini menjadi beban dan problem terbesar di dalam ekonomi politik APBN.

Karena itu, dia menginginkan agar pola penganggaran yang terkait dengan birokrasi negara harus segera dibenahi. "Kalau tidak bisa menyelesaikan permasalahan birokrasi, maka siapa pun presidennya akan susah," kata Didik J Rachbini dalam diskusi publik di Jakarta, Rabu (29/8). Didik memperingatkan pemerintah mesti dapat menghindari penyakit fiskal berupa pemborosan anggaran negara.

"Betul-betul penyakit boros anggaran telah merasuk di dalam birokrasi," katanya. Dia juga berpendapat pada periode saat ini tidak ada kontrol yang relatif efektif sehingga utang dapat semakin besar bertambah kepada pengeluaran untuk birokrasi.

Untuk itu, dia menginginkan agar berbagai pihak mewaspadai fenomena empire builder atau perilaku politik dan parpol untuk membangun semacam kerajaan kekuasaan di dalam pemerintahan, serta semakin meluasnya intelektual yang dinilai tidak bisa melakukan pemikiran kritis terhadap domain publik seperti APBN.

Ketidakseimbangan Alokasi

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pemerintah daerah (pemda) cenderung lebih banyak mengeluarkan ongkos birokrasi daripada menganggarkan untuk pembangunan infrastruktur di daerah.

"Teman-teman di daerah mungkin harus mengoreksi, pemerintah daerah tentu lebih banyak ongkos birokrasinya dibandingkan dengan ongkos pembangunannya atau anggaran modalnya," kata Wapres Jusuf Kalla saat memberikan pidato dalam Kongres ke-20 ISEI di Bandung, Jawa Barat, beberapa waktu lalu.

Ketidakseimbangan antara anggaran belanja pegawai daerah dan pembangunan infrastruktur tersebut menyebabkan APBN selalu meningkat setiap tahun, namun kenaikan anggaran belanja negara tidak berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di seluruh wilayah di Tanah Air.

Sebagaimana diwartakan, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menyampaikan rapat Dewan Pengarah Reformasi Birokrasi di Kantor Wakil Presiden, Kamis (9/8), membahas peta jalan reformasi birokrasi. Menurut Wiranto, berbagai usulan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan profesionalisme kinerja ASN dibicarakan dalam kesempatan tersebut.

Wiranto mencontohkan, terkait dengan upaya untuk menyederhanakan tunjangan-tunjangan yang diterima oleh aparatur sipil negara, namun tidak mengurangi kesejahteraan.

mad/Ant/E-10