Belanja Kementerian/Lembaga Harus Produktif. Jangan Boros!

JAKARTA-Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika Atma Jaya, YB. Suhartoko menyoroti belanja kementerian/lembaga yang terkesan boros. Sebab, banyak pos belanja yang tak efisien dan tidak memberi dampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebut saja belanja alat tulis kantor (ATK) yang nilanya mencapai 44 Triliun Rupiah.

Menurut Suhartoko, di tengah sulitnya meningkatkan penerimaan pajak dan non pajak serta kehati hatian dalam menambah utang, solusi APBN dari sisi pengeluaran lebih tepat dilakukan. 

"Strateginya adalah melakukan prioritasi pengeluaran. Yaitu, pengeluaran yang mempunyai dampak multiplier pertumbuhan rendah harus dikurangi dan digeser ke pengeluaran yang lebih produktif,"tegas Suhartoko merespon instruksi Presiden RI Prabowo Subianto agar Kementerian/Lembaga lebih efisien.

"Efisiensi pengeluaran harus dilakukan, jika perlu program dan proyek bisa berbagi antar Kementerian dan Lembaga, sehingga kegiatan tidak tumpang tindih dan biaya lebih rendah,"tambah Suhartoko.

Dia mengatakan, selama ini banyak belanja pemerintah yang hanya memboroskan anggaran, karena dampaknya ke ekonomi masyarakat banyak lemah, sementara biaya yang dikeluarkan tidak sedikit.

Dia mendorong agar Kementerian/Lembaga termasuk Pemerintah daerah (Pemda) mengurangi pola belanja seperti ini karena merugikan negara secara jangka panjang.

Lalu, dari sisi aparat, perlunya meningkatkan pengawasan dan penindakan apabila ada penggunaan anggaran yang salah atau terjadi kebocoran akibat perilaku koruptif 

"Kurangi belanja yang tidak produktif lalu lerlu monitoring dan pengawasan untuk menekan kebocoran dan korupsi,"tegasnya.

Terkait belanja yang boros anggaran ini, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad hanya untuk alat tulis kantor (ATK) saja ada anggaran yang dihabiskan sampai Rp 44 triliun sendiri untuk seluruh kementerian dan lembaga ini jumlahnya Rp 44,4 triliun. "Itu hanya belanja saya," kata Dasco di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (7/1).

Presiden Prabowo telah memerintahkan seluruh Kementerian/lembaga untuk melakukan efisiensi belanja. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengeluarkan surat yang memerintahkan kementerian/lembaga untuk melakukan efisiensi anggaran terhadap 16 pos belanja.

Dalam surat bernomor S-37/MK.02/2025 yang dikutip di Jakarta, Selasa, Menkeu menyatakan surat tersebut merupakan tindak lanjut Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025.

Lewat Inpres itu, Presiden Prabowo Subianto meminta K/L untuk mengefisiensikan anggaran hingga Rp256,1 triliun.

Guna mengakomodasi arahan tersebut, Sri Mulyani menetapkan 16 pos belanja yang perlu dipangkas anggarannya dengan persentase yang bervariasi, mulai dari 10 persen hingga 90 persen.

Rinciannya, pos belanja alat tulis kantor (ATK) diminta untuk diefisiensikan sebesar 90 persen; kegiatan seremonial 56,9 persen; rapat, seminar, dan sejenisnya 45 persen; kajian dan analisis 51,5 persen; diklat dan bimtek 29 persen; serta honor output kegiatan dan jasa profesi 40 persen.

Kemudian, percetakan dan suvenir 75,9 persen; sewa gedung, kendaraan, peralatan 73,3 persen; lisensi aplikasi 21,6 persen; jasa konsultan 45,7 persen; bantuan pemerintah 16,7 persen; pemeliharaan dan perawatan 10,2 persen; perjalanan dinas 53,9 persen; peralatan dan mesin 28 persen; infrastruktur 34,3 persen; serta belanja lainnya 59,1 persen.