Bekasi Tingkatkan Kinerja ASN

BEKASI - Bekasi akan mengoptimalkan kinerja perangkat daerah guna meningkatkan indeks reformasi birokrasi di kalangan aparatur sipil negara (ASN). Rencana ini disampaikan Penjabat Bupati Bekasi, Dani Ramdan, Kamis (9/3).

"Kami terus berkomitmen meningkatkan indeks reformasi birokrasi di kalangan ASN. Caranya bagaimana? Kami akan menempuhnya melalui optimalisasi kinerja perangkat daerah berbasis pelayanan publik terukur dan sistematis," ujar Dani.

Dia menuturkan, telah menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah di lingkungan pemkab untuk fokus meningkatkan capaian predikat indeks reformasi birokrasi. "Saya terus mendorong perangkat daerah melalui pendekatan integritas sumber daya manusia yang diimplementasikan dalam pelayanan publik guna mewujudkan kinerja secara terukur dan sistematis," tandasnya.

Dani memberikan stimulus berupa penghargaan kepada perangkat daerah maupun individu aparatur yang memiliki komitmen serta kapasitas selaku agen perubahan. Begitu pula sebaliknya, mereka akan diberi hukuman apabila tidak memiliki sikap disiplin, moralitas, dan akuntabilitas.

"Saya selama ini mencoba lebih fokus pada reward dengan membentuk agen perubahan supaya perangkat daerah yang memiliki komitmen dan kapasitas diberi status khusus. Namun, di sisi lain punishment juga tetap diberlakukan," ucapnya. Untuk mendukung reformasi birokrasi yang memberikan dampak positif bagi masyarakat, menurut dia, perlupenerapan sistem merit oleh segenap organisasi perangkat daerah.

Reformasi birokrasi ini harus dirasakan dampaknya bagi masyarakat. Salah satunya ditunjukkan melalui praktik baik. Misalnya untuk memperbaiki manajemen kepegawaian, sudah dirancang sistem. Namanya merit system.

Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan 1 Kemenpan RB, Akhmad Hasmy, menjelaskan bahwa transformasi birokrasi sampai 2025, di antaranya menyangkut pelayanan publik berkualitas. Di samping itu, mewujudkan pemerintahan efektif dan efisien. Kemudian fokus pada capaian, penerapan manajemen kinerja berbasis sistem, dan perangkat daerah yang memiliki kontribusi jelas.

"Roadmap reformasi birokrasi untuk pembangunan yang makin baik bisa diupayakan dengan pelayanan publik. Itu utamanya. Kemudian sistem yang bisa diterapkan, jadikan pemerintahan yang dinamis agar efektif dan efisien," katanya.

Hasmy menambahkan, hasil evaluasi reformasi birokrasi terhadap Pemerintah Kabupaten Bekasi, satu perangkat daerah mendapat capaian nilai A. Empat perangkat daerah BB, 15 perangkat daerah B, 12 perangkat daerah CC, 23 perangkat daerah C, dan enam perangkat daerah D.