Beban Bunga Utang Mesti Disikapi Serius

JAKARTA - Pembayaran bunga utang dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada 2022 diperkirakan mencapai 400-450 triliun rupiah dengan asumsi defisit anggaran bisa ditekan di kisaran 4,3-4,8 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, di Jakarta, Rabu (5/1), mengatakan proyeksi bunga utang itu sangat bergantung dari beberapa variabel seperti penerimaan negara dan belanja negara.

Permasalahannya, jelas Bhima, penerimaan negara sangat bergantung pada perkembangan harga komoditas yang booming. Sementara itu, dari sisi belanja, upaya mengebut beberapa megaproyek dipastikan akan menelan biaya yang sangat besar.

Pakar Ekonomi dari Universitas Airlangga, Surabaya, Imron Mawardi, yang dihubungi terpisah, mengatakan pembayaran bunga utang dalam jumlah yang cukup besar harus disikapi secara serius.

"Tingkat bunga sampai lebih dari 400 triliun rupiah itu sangat besar, apalagi penerimaan pajak hanya sekitar 1.200 triliun. Ini harus menjadi perhatian pemerintah, apalagi pemulihan ekonomi akibat krisis di 2022 ini, tetap belum bisa sepenuhnya normal," kata Imron.

Apalagi, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) maupun pajak penghasilan belum sebaik sebelumnya. Dengan prediksi rasional pertumbuhan tahun ini masih berkisar 4,7-5,3 persen maka pemerintah harus bekerja keras agar pendapatan membaik sehingga mampu meng-cover bunga utang yang besar itu.

Bisa Dihemat

Sementara itu, Pakar Ekonomi dari Univeritas Muhammadiyah Yogyakarta, Achmad Maruf, mengatakan pandemi membuat pemerintahan Jokowi mengambil kebijakan defisit yang diperluas, sehingga pembayaran cicilan dan bunga utangnya kini terasa sangat membebani karena juga harus menanggung beban utang sebelumnya.

Sedangkan akibat pandemi, pertumbuhan belum seperti yang diharapkan.

"Nah, 2022 akan jadi tahun krusial bagi pemerintah untuk meyakinkan publik bahwa pemerintah punya solusi yang unusual dan benar-benar hebat. Kalau cuma naikkan pajak dan naikkan harga yang diatur pemerintah ya isu utang bisa jadi bola liar politik," kata Maruf.

Menurut dia, kegiatan birokrasi pemerintah maupun legislatif masih banyak yang output-nya memang ramai, tapi sesungguhnya outcome-nya nihil. Di tengah kesulitan sudah seharusnya pemerintah benar-benar menyisir mana kegiatan yang nihil outcome dan dengan tegas memotongnya untuk digantikan dengan yang outcome-nya pada ekonomi jelas.

Pada kesempatan terpisah, Pakar Ekonomi dari Universitas Katolik Atmajaya Jakarta, Yohanes B Suhartoko, mengatakan proyeksi pembayaran utang yang cukup besar juga harus diimbangi penerimaan negara yang memadai.

"Situasi saat ini, di tengah kenaikan harga komoditas, ironis industri energi dalam negeri justru mengalami krisis kekurangan pasokan," kata Suhartoko.