Bawaslu Tolak Laporan Oesman Sapta

JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu) memutuskan menolak laporan dugaan pelanggaran administrasi yang diajukan Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO), terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU). Laporan dugaan pelanggaran administrasi itu ditudingkan OSO kepada KPU, karena KPU dianggap tidak mau menjalankan putusan Bawaslu. Putusan itu memerintahkan KPU memasukkan nama OSO ke daftar calon anggota DPD Pemilu 2019.

"Menetapkan, menyatakan laporan yang disampaikan terlapor tidak dapat diterima dan tidak dapat dijalankan dalam sidang pemeriksaan," kata Ketua Bawaslu Abhan, dalam sidang yang digelar di Kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Rabu (23/1).

Dalam persidangan, Abhan didampingi oleh Komisioner Bawaslu, Mochammad Afifuddin dan Ratna Dewi Pettalolo. Sementara dari pihak pelapor hadir Kuasa Hukum OSO, Dodi Abdul Kadir, dan Herman Abdul Kadir.

Bawaslu memutuskan untuk tak melanjutkan perkara ke tahap pemeriksaan, lantaran laporan saat ini dianggap sama dengan laporan OSO yang sebelumnya telah Bawaslu putuskan. Putusan telah dikeluarkan oleh Bawaslu 9 Januari 2019. Salah satu amar putusannya memerintahkan KPU menerbitkan surat keputusan (SK) baru mengenai penetapan calon anggota DPD yang memuat nama Oesman Sapta di dalamnya. Putusan Bawaslu itu harus ditindaklanjuti KPU paling lama tiga hari sejak putusan dibacakan.

"Dikarenakan laporan ke Bawaslu dengan permasalahan yang sama maka untuk memberikan kepastian hukum majelis berpandangan tidak diperlukan lagi melakukan pemeriksaan dan memutus laporan terlapor," ujar Ratna Dewi Pettalolo saat membacakan pertimbangan dalam sidang. Pertimbangan lain, karena Bawaslu berpedoman pada Pasal 464 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Aturan tersebut menyatakan, jika KPU tidak menjalankan putusan Bawaslu, maka Bawaslu dapat melapor ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

"Maka Bawaslu berpendapat permasalahan tersebut menjadi kewenangan DKPP," tuturnya.

Diketahui, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memerintahkan KPU untuk memasukkan Oesman Sapta Odang (OSO) dalam daftar calon anggota DPD dalam Pemilu 2019. Namun, dalam putusan Bawaslu, OSO tetap harus mundur sebagai pengurus Partai Hanura jika kembali lolos sebagai anggota DPD periode 2019-2024. Saat ini, OSO masih menjabat sebagai Ketua Umum Partai Hanura. Meski begitu, KPU tetap tidak memasukan nama OSO ke Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPD Pemilu 2019.

Sementara itu, KPU mencoret nama OSO dalam daftar calon tetap calon anggota legislatif DPD, Pemilu 2019. OSO tetap tidak mengindahkan kesempatan yang diberikan KPU untuk mengundurkan diri sebagai pengurus partai sampai 22 Januari.

"Untuk Pak Oso ya sudah fix tidak masuk DCT. Tinggal selanjutnya kita cetak surat suara DPD," kata Ilham saat ditemui usai sidang DKPP, di Kantor Bawaslu, Thamrin, Jakarta, Rabu. rag/P-4