Bawaslu Sumut Luncurkan Peta Kerawanan Pilkada 2024
Kantor Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera Utara.
Foto: ANTARA/HOMEDAN - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) meluncurkan peta kerawanan Pilkada serentak 2024 yang merupakan bagian dari upaya dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan.
Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Suhadi Sukendar Situmorang mengatakan pemetaan kerawanan tersebut dilakukan agar semua pihak dapat mengantisipasi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi.
"Hasil pemetaan dimaksud akan menjadi alat bagi jajaran Bawaslu Sumatera Utara dan jajaran kabupaten/kota membuat program pengawasan," ujar Suhadi, di Medan, Selasa.
Dalam pemetaan kerawanan tersebut,kata dia, akan berfokus kepada identifikasi dan memetakan isu-isu rawan dalam setiap tahapan yang mencakup segala hal yang berpotensi mengganggu atau menghambat jalannya pemilihan yang demokratis.
Adapun tahapan-nya seperti pencalonan, kampanye dan pungut hitung, sosial politik dan yang lainnya.
"Tujuannya adalah untuk memetakan kerawanan di Provinsi Sumatera Utara, melakukan proyeksi dan deteksi dini terhadap potensi pelanggaran pemilihan dan kita jadikan ini sebagai basis untuk program pencegahan dan pengawasan pemilihan," kata dia.
Dia membeberkan bahwa penyusunan pemetaan kerawanan tersebut menggunakan metodologi melalui pengumpulan data dengan berbagai indikator kerawanan.
Dengan teknik tersebut, Suhadi mengatakan informasi tersebut akan dilakukan penelitian berdasarkan data yang diterima "Ini belum tentu terjadi tetapi berpotensi terjadi, itulah kerawanan," kata dia.
Dengan adanya peta potensi kerawanan tersebut dia berharap bisa menjadi proyeksi dan deteksi dini bagi semua pihak agar terlibat dalam melaksanakan pengawasan yang lebih ketat.
Di sisi lain, Bawaslu Sumut membentuk kampung pengawasan partisipatif untuk mengajak masyarakat aktif dalam pengawasan partisipatif pada pemilihan kepala daerah 2024.
Ketua Bawaslu Sumut Aswin Diapari Lubis menjelaskan bahwa kampung pengawasan partisipatif merupakan inisiatif strategis untuk melibatkan masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan mencegah kecurangan dan pelanggaran.
"Kita berharap bahwa kampung pengawasan partisipatif ini menjadi cikal bakal pengawasan partisipatif di tengah-tengah masyarakat dalam mengawal proses Pilkada 2024," ujar Aswin.
Redaktur: -
Penulis: Alfred, Antara
Tag Terkait:
Berita Trending
- 1 Cagub Khofifah Pamerkan Capaian Pemprov Jatim di Era Kepemimpinannya
- 2 Ini Klasemen Liga Inggris: Nottingham Forest Tembus Tiga Besar
- 3 Cagub Luluk Soroti Tingginya Pengangguran dari Lulusan SMK di Jatim
- 4 Cagub Risma Janji Beri Subsidi PNBP bagi Nelayan dalam Debat Pilgub Jatim
- 5 Sekjen PDIP Hasto Tegaskan Kepemimpinan Risma dan Gus Hans di Jawa Timur Lebih Berakar pada Prestasi
Berita Terkini
- Hadapi Musim Hujan, BPBD Bantul Ajukan Status Siaga Banjir dan Longsor
- Pemprov DKI Siapkan Mobil Pompa di Area Cekungan Guna Atasi Genangan
- KAI Tanjungkarang Sediakan 2.340 Tempat Duduk pada Natal-Tahun Baru
- BPBD OKU Selatan Imbau Masyarakat Waspadai Cuaca Ekstrem
- Bantai Myanmar 5-1, Pelatih Timnas Futsal Indonesia Sangat Puas