Bawaslu Sebut 1.923 TPS di Papua Barat Masuk Kategori Rawan

"Kalau indikator petugas KPPS berkampanye untuk peserta pemilu secara langsung itu tidak ada," ucap Elias.

Indikator selanjutnya, kata dia, 9 TPS terdapat keterlibatan ASN maupun TNI-Polri, 12 TPS mengalami kerusakan logistik pemungutan suara, 10 TPS kelebihan/kekurangan bahkan tidak tersedia logistik, 14 TPS tertukar surat suara, 14 TPS mengalami keterlambatan pendistribusian logistik, dan 43 TPS sulit dijangkau (faktor geografis, cuaca dan keamanan).

Terdapat 37 TPS berada di daerah rawan bencana, 20 TPS dekat lembaga pendidikan yang siswanya berpotensi memiliki hak pilih, 22 TPS dekat kawasan pabrik, 22 TPS dekat posko pemenangan peserta pemilu, 9 TPS khusus, 205 TPS terkendala koneksi internet, dan 178 TPS terkendala jaringan kelistrikan. "Bawaslu bertugas mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan pemilu," ucap Elias Idie.

Anggota Bawaslu Papua Barat Menahen Sabarofek menjelaskan, tujuh variabel dan 22 indikator kerawanan TPS diperoleh dari basis data pengawasan selama 20 bulan dimulai dari tahapan kampanye, pemutakhiran data pemilih, dan semua kejadian selama pemilu tahun 2019.

Pemetaan TPS rawan sesuai dengan arahan Bawaslu RI melalui Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2024 tentang Identifikasi TPS Rawan yang hasilnya dipublikasi agar dapat diketahui oleh seluruh elemen masyarakat.
Halaman Selanjutnya....