Bawaslu Diminta Siapkan Diri Jelang Tahapan

JAKARTA - Jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) diminta untuk mempersiapkan diri menyambut tahapan Pemilu 2024 agar pengawasannya berjalan maksimal. Permintaan ini datang dari Ketua Bawaslu, Abhan, di Jakarta, Rabu (2/2).

Tahapan pemilu segera dimulai. Pemilu telah ditetapkan 14 Februari dan Pilkada Serentak pada 27 November 2024. Untuk itu, dia minta jajaran Bawaslu pusat hingga daerah mempersiapkan diri menyambut tahapan yang kemungkinan dimulai Juni mendatang.

Hasil evaluasi pengawasan pemilu sebelumnya, kata Abhan, harus jadi pedoman dalam mengawasi tahapan pemilu. "Saya berharap pengawasan tahapan pemilihan bisa lebih baik," kata Abhan. Dia menambahkan, tantangan tahapan pemilu diperkirakan lebih kompleks. Tapi, dia minta jajaran pengawas tidak boleh pesimistis. Seluruh jajaran harus tetap optimistis dalam menghadapi Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.

"Bawaslu sudah melewati perhelatan serupa pada pemilu-pemilu sebelumnya. Ini bisa dijadikan pembelajaran untuk menyambut tahapan pemilu sebentar lagi," ujarnya. Karena itu, lanjut Abhan, sebelum tiba jadwal tahapan pemilu, waktu yang tersedia sekarang hendaknya dipergunakan untuk membenahi.

Segala kekurangan pelaksanaan pemilu sebelumnya harus dievaluasi untuk perbaikan pengawasan ke depan. "Saat ini pengawas pemilu memiliki kesempatan untuk berbenah sebelum tahapan," katanya.

Tidak lupa, Abhan juga mengingatkan, jajarannya baik di pusat maupun daerah agar menguatkan koordinasi dan sinergitas pengawas pemilu serta sekretariat. Dukungan sekretariat juga menentukan suksesnya pengawasan pemilu dan pemilihan. Dengan begitu, kerja pengawasan akan lebih maksimal. "Untuk maksimalisasi pengawasan harus ada koordinasi dan sinergitas yang baik," katanya.

Keterbukaan

Sementara itu, peneliti Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, Haykal, memandang perlu keterbukaan informasi publik terkait dengan Pemilu 2024 dari pihak penyelenggara guna mencegah penyebaran hoaks. "Pencegahan hoaks harus diperhatikan dengan baik seperti melalui keterbukaan informasi publik," kata Haykal.

Menurut dia, keterbukaan informasi publik menjadi langkah awal dan penting untuk mengedepankan penyebaran informasi yang benar terkait Pemilu 2024. Hal senada diungkapkan Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Khoirunnisa Nur Agustyati.

Menurut Khoirunnisa, melalui keterbukaan informasi Pemilu 2024, pemilih dapat mengenali para calon anggota legislatif, kepala daerah, presiden/wakil presiden, dan partai politik peserta pemilu. "Harus ada transparansi informasi dari penyelenggara pemilu. Mereka harus mau membuka data, sehingga pemilih dapat mengakses informasi terkait Pemilu 2024," ujar Khoirunnisa.