Bawaslu dan Pemda Diminta Segera Berkoordinasi

JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tingkat kabupaten/kota seluruh Indonesia harus meningkatkan koordinasi untuk bersinergi dengan pemerintah setempat dalam rangka mempersiapkan tahapan pemilu. Pengingatan ini dikemukakan Ketua Bawaslu, Abhan, di Jakarta, Kamis (24/3).

Dia minta jajarannya harus mempersiapkan diri menghadapi tahapan Pemilu 2024 yang berkemungkinan dimulai pada Juni 2022. "Jika tidak ada perubahan dan pemerintah dengan DPR sepakat pemilu dilaksanakan pada 24 Februari 2024 maka tahapan mulai pada 15 Juni," katanya.

Selain mempersiapkan sumber daya manusia dari Aparatur Sipil Negara (ASN), juga sarana prasarana harus dikoordinasikan agar tahapan pemilu berjalan dengan baik. Ini termasuk anggaran pilkada harus dikoordinasikan dari sekarang.

Ia menilai, persiapan SDM Bawaslu perlu ditingkatkan. Konsolidasi internal harus segera dilakukan karena yang bekerja pada tahapan nanti tidak hanya komisioner tetapi harus didukung oleh tenaga sekretariat yang kuat. "SDM harus disiapkan sebelum tahapan dimulai karena ketika tahapan sudah berjalan, akan banyak persoalan muncul," sebutnya. Kelengkapan sarana prasarana juga harus diperhatikan.

Untuk itu, Bawaslu kabupaten/kota harus meningkatkan koordinasi dengan pemerintah setempat mengenai sarana prasarana pendukung. Khusus untuk Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Pasaman yang daerahnya terdampak bencana gempa, tidak ada masalah. Mereka sudah siap menjalankan tahapan.

"Saya datang ke Pasaman Barat untuk menyerahkan bantuan kepada korban gempa juga memberikan semangat dan melihat persiapan menghadapi Pemilu. Mereka sudah siap namun ada beberapa hal yang harus dilengkapi," sebutnya.

Kotak Kardus

Sebelumnya, anggota Komisi II DPR, MF Nurhuda Y, mengingatkan tidak masalah jika KPU akan menggunakan kotak suara dari kardus pada Pemilu 2024. Namun dia menuntut harus ada jaminan kualitas agar suara rakyat terjamin aman. "Tidak masalah kotak suara dari kardus, namun harus ada jaminan keamanan seperti tidak mudah robek," ujar Nurhuda.

Dia tidak mempermasalahkan penggunaan kotak suara dari bahan kardus untuk menghemat anggaran, asal berkualitas. Menurut dia, penghematan memang harus dilakukan, apalagi anggaran Pemilu 2024 sedang disorot publik karena jumlahnya meningkat tiga kali lipat dari Pemilu 2019.

Nurhuda mengatakan kalau mau awet digunakan pada pemilu dan Pilkada selanjutnya, bisa menggunakan kotak suara berbahan alumunium. Namun, menurut dia, kotak suara dari alumunium harganya mahal.

Selain mahal, tak ada yang dapat menjamin bahwa kotak suara alumunium bisa digunakan Pilkada atau Pemilu berikutnya. Selain itu, biaya perawatan juga harus ada sehingga lebih baik menggunakan bahan karton saja karena tidak ribet.