Bawaslu Agar Tegas soal Politik Uang

Penyelenggara Pemilu, khususnya Bawaslu dituntut lebih tegas dalam menindak politik uang baik dalam Pemilu Legislatif maupun Pilpres.

Jakarta - Ada sejumlah tantangan dalam pangawasan pemilu 2019, yang salah satu paling mengkhawatirkan adalah potensi politik uang dan penggunaan sumber daya negara (khususnya anggaran) untuk pemenangan pemilu 2019. Tantangan tersebut merupakan pekerjaan rumah bagi semua pihak, khususnya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch Almas Sjafrina mengatakan, dengan anggaran yang jauh meningkat dibanding tahun sebelumnya, yaitu14,2 triliun rupiah (anggaran 2018-2019) atau meningkat 24 persen dibanding anggaran pengawasan pemilu 2019, pengawasan Bawaslu seharusnya lebih maksimal dan menjawab tantangan tersebut.

"Harapan besar publik juga mengacu pada lebih kuatnya kewenangan yang dimiliki Bawaslu dalam hal penegakan hukum pemilu," ujar Almas melalui keterangan persnya di Kantor ICW, Jl. Kalibata Timur, Pancoran, Jakarta, Minggu (26/8). Namun Almas menyayangkan, langkah-langkah Bawaslu sehubungan dengan sejumlah polemik yang muncul belakangan ini tampak mengecewakan.

Menurutnya, jika tidak ada pembenahan dan gebrakan, hal ini mungkin saja akan berlaku sama dalam hal penanganan tantangan lain dalam Pemilu 2019. Hal itu terlihat ketika Bawaslu melakukan penanganan dugaan adanya pemberian imbalan Rp 500 miliar untuk partai politik dalam pencalonan wakil presiden pemilu 2019.
Halaman Selanjutnya....