Batasi Penjualan Barang Impor di "E-Commerce"

JAKARTA - Maraknya penawaran barang impor di platform perdagangan jual beli online atau e-commerce akan mengancam produksi dalam negeri (lokal) karena tidak mampu bersaing. Oleh karena itu, pemerintah khususnya kementerian terkait membuat regulasi untuk membatasi produk impor tersebut.

Pengamat Ekonom dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Bhima Yudhistira, di Jakarta, Kamis (12/11), mengatakan sudah seharusnya pemerintah membatasi produk impor di platform e-commerce maupun yang dijual di media sosial.

"Tanpa ada pembatasan maka semakin besar share e-commerce terhadap total retail akan menguntungkan produk impor," kata Bhima.

Dia berharap pemerintah tidak hanya membatasi produk impor yang diperjualbelikan di pasar domestik, tetapi juga harus memberikan insentif kepada produk lokal agar mampu bersaing.

"Insentif untuk produk lokal yang listing di platform juga masih kurang. Ini makin meningkatkan ketimpangan produk yang dijual secara online antara produk lokal dan impor," jelasnya.

Manjakan Konsumen

Sementara itu, ekonom Universitas Indonesia, Nailul Huda, mengatakan teori pasar platform e-commerce memang menguntungkan dua belah pihak baik penjual maupun pembeli. Dalam praktiknya layanan platform sangat memanjakan pembeli.

Perusahaan pemilik platform juga sangat percaya pembeli merupakan orang yang sangat rasional terhadap harga, sehingga mereka memberikan diskon dan gratis ongkos kirim dengan menekan harga beli.

"Pembeli di platform e-commerce adalah orang yang rasional terhadap harga," ujar Nailul.

Dari sisi pembeli, tidak jarang mereka membandingkan harga dari toko satu dengan toko lainnya, platform satu dengan platform lainnya. Mereka akan memilih barang dengan fungsi yang sama dengan harga termurah.

Hal yang miris karena kebanyakan dari produk murah tersebut berasal dari impor terutama dari Tiongkok yang dapat menekan produk lokal bahkan bisa mematikan. Sementara platform untuk bertahan, mereka harus membuka kesempatan ke penjual untuk berdagang dengan produk termurah walaupun impor.

Melihat kondisi tersebut, Nailul berharap pemerintah melihat dari sisi mikro yaitu pembeli di mana mereka sangat mempertimbangkan harga. Pemerintah seharusnya bisa membuat kebijakan pemberian diskon untuk barang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan berbagai strateginya.

"Bisa diskon harga yang dibayar lewat BUMN atau diskon ongkos kirim melalui PT Pos Indonesia," jelasnya.

n uyo/E-9