Batalkan Impor Beras

JAKARTA - Kepala Pusat Pengkajian dan Penerapan Agroekologi Serikat Petani Indonesia (SPI), Muhammad Qomarunnajmi, menyayangkan kegemaran impor untuk keperluan cadangan beras pemerintah (CBP) dan bantuan sosial (bansos). Dalam pandangan SPI, pemerintah tidak perlu impor asalkan cadangan beras pemerintah aman.

"Pemerintah bisa mengamankan CBP dengan menetapkan harga pembelian pemerintah (HPP) yang menguntungkan petani," tegas Qomar, Selasa (16/1).

Ironisnya, setelah impor beras jor-joran tahun lalu, pada 2024, pemerintah kembali mengimpor beras dengan kuota sebesar juta ton sepanjang 2024. Dari jumlah itu, sebanyak dua juta ton ditargetkan datang pada Maret 2024.

Pemerintah melalui Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Badan Pangan Nasional, dan Perum Bulog mengeklaim impor beras dilakukan di tahun politik ini untuk mencukupi CBP dan keperluan bansos. Padahal, pada Maret, April, dan Mei 2024 merupakan musim panen raya padi bagi petani.

Sejak isu impor beras bergulir pada akhir 2023, harga gabah di tingkat petani sudah mulai turun dari rentang harga 7.000-8.600 rupiah per kg, menjadi 6.000-an rupiah per kg pada awal Januari 2024. "Klaim pemerintah yang menyatakan produksi beras turun tidak bisa dijadikan legitimasi impor begitu saja. Demikian juga dengan penyediaan beras untuk bantuan sosial yang akan digulirkan sampai Juni 2024," ucapnya.
Halaman Selanjutnya....