Bappenas Dorong "Blue Financing" untuk Danai Ekonomi Biru

JAKARTA - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/ Bappenas) mendorong pendanaan inovatif blue financing (pendanaan biru) untuk pengembangan pembangunan blue economy (ekonomi biru) di Indonesia.

Plt Deputi Bidang Kemaritiman Sumber Daya Alam Kementerian PPN/ Bappenas, Vivi Yulaswati dalam Technical Workshop Blue Finance Strategy di Jakarta, Rabu (14/9), mengatakan pendanaan tujuh agenda pembangunan seperti yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024 membutuhkan pendanaan sebesar 1.641,3 miliar dolar AS, sedangkan APBN hanya mampu mendanai 20-25 persen dari kebutuhan tersebut.

Vivi menyebutkan pendanaan inovatif blue financing ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber yang berkontribusi untuk menutupi kesenjangan pendanaan yang ada.

Sejauh ini Bappenas telah menyusun kebijakan utama yaitu Blue Economy Development Framework dan SDGs Security Framework yang kemudian diterjemahkan dalam strategi berbentuk Blue Finance Policy Note melalui dukungan World Bank yang diharapkan bisa menjadi salah satu dasar kebijakan pendanaan biru di Indonesia. Harapannya dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dari sektor kelautan dan perikanan secara berkelanjutan.

Vivi juga mengharapkan workshop Blue Finance Strategy bisa menyelaraskan pemahaman antarsektor baik di pemerintahan maupun stakeholder lainnya tentang Blue Financing terkait peluang pendanaan dan pembiayaan dari sumber pemerintah dan swasta.
Halaman Selanjutnya....