Banyak Alasan DPRD Tak Serahkan Laporan Kekayaan

Pejabat Publik

Deputi Bidang Pencegahan KPK Pahala Nainggolan mengatakan, kepatuhan dalam mengumpulkan LHKPN mencerminkan komitmen pejabat publik dalam menjunjung sikap antikorupsi.

"Kalau tidak melaporkan (LHKPN) tetapi mengaku bersih, jujur, dan antikorupsi, itu artinya omong kosong," ujar Pahala.

Diakui Pahala, mendorong anggota DPRD untuk patuh menyerahkan LHKPN itu memang masih sulit karena masing-masing anggota bersifat independen. Solusinya, partai politik harus mampu mendorong anggotanya yang duduk di DPRD untuk menyerahkan laporan itu.

Pahala juga mengingatkan agar kepatuhan dalam menyerahkan LHKPN itu dapat menjadi pertimbangan bagi masyarakat dalam memilih wakilnya di legislatif. Apalagi sebentar lagi Pemilu 2019 akan diselenggarakan pada 17 April mendatang.
Halaman Selanjutnya....