Bantah Luhut, Wapres Ma'ruf Amin Nilai OTT KPK Penting Karena Ini

Berbeda dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) RI, Luhut Binsar Pandjaitan yang mengkritik cara kerja Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK, Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin justru menyebut OTT masih amat diperlukan.

Ma'ruf menilai OTT yang dilakukan KPK harus tetap berjalan beriringan dengan penerapan pencegahan dan pendidikan antikorupsi.

"Sebenarnya pemberantasan korupsi itu seperti sudah dirumuskan oleh KPK sendiri dilakukan secara komprehensif, dari pendidikan, pencegahan dan penindakan ini sangat berkorelasi," katanya pada Rabu (21/12).

Hal itu disampaikan Ma'ruf sebagai jawaban atas pertanyaan wartawan terkait pernyataan Luhut mengenai OTT satu hari sebelumnya. Pada Selasa (20/12), Luhut mengimbau KPK agar tidak terlalu sering melakukan OTT karena membuat Indonesia dipandang jelek

Sebaliknya, Ma'ruf menilai OTT di Indonesia masih diperlukan karena pendidikan dan pencegahan korupsi di Tanah Air masih belum membuahkan hasil.

"Jadi kalau pencegahan dan pendidikan ini sudah berhasil mungkin penindakan itu bisa tidak ada, minim. Tapi kalau ini masih belum berhasil, pendidikan dan pencegahan akibatnya ada dalam penindakan jadi ini untuk bagaimana supaya bagaimana tidak lagi terjadi penindakan supaya lebih masif ada di pendidikan dan pencegahan," kata Wapres.

Tak hanya di Indonesia, Ma'ruf mengungkapkan bahwa tiga metode pemberantasan korupsi termasuk OTT juga masih diadopsi sejumlah negara. Walau begitu, Ma'ruf tak merinci negara mana saja yang ia maksud.

"Tapi secara menyeluruh memang yang dilakukan di dunia di mana pun termasuk KPK itu menggunakan pendekatan trisula ini, yaitu pendidikan, pencegahan, dan penindakan," kata Wapres pula.

Senada dengan Luhut, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengaku juga setuju untuk meminimalkan frekuensi OTT.

Namun, ia menekankan bahwa akan lebih baik apabila langkah itu diterapkan ketika pendidikan telah berhasil mengubah mental korupsi para pejabat.

"Sebaiknya memang kita minimalisir penindakan ya termasuk OTT, tapi itu akan terjadi dengan sangat baik kalau dari sisi pendidikan penyadaran kepada masyarakat mengubah mental korupnya para pejabat-pejabat itu betul-betul sudah menyadari bahwa korupsi itu menghancurkan dan itu kan perlu waktu," kata Muhadjir.

Muhadjir juga menyebut upaya pencegahan korupsi tak bisa terjadi begitu saja, melainkan melalui proses yang sangat panjang, salah satunya melalui gerakan Revolusi Mental.

"Namanya mengubah mental itu kan tidak bisa serta-merta harus melalui proses yang panjang dan juga intensif, dan ini kan gerakan Revolusi Mental juga baru di digelar secara efektif selama kepemimpinan Bapak Jokowi ya, baik periode pertama maupun periode kedua," ungkap Muhadjir.