Bansos Tidak Cukup Menutup Dampak Kenaikan Harga BBM

» Pemerintah menyiapkan sejumlah skema perubahan kebijakan harga BBM subsidi khususnya pertalite dan solar.

» Roadmap daulat energi dan migas nasional harus dihidupkan lagi, termasuk peta jalan kontigensi darurat agar memiliki ketahanan lebih kuat.

JAKARTA - Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak (BLT-BBM) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam kunjungannya di Kantor Pos Saumlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku, pada Jumat (2/9), mengindikasikan kalau pemerintah akan segera menaikkan harga BBM bersubsidi yaitu pertalite dan solar.

Presiden pada kesempatan itu berharap BLT-BBM itu akan membuat daya beli masyarakat tetap terjaga dengan baik.

BLT-BBM merupakan bantuan langsung tunai dari pemerintah kepada masyarakat penerima manfaat senilai 150 ribu rupiah per orang untuk empat bulan. BLT tersebut dibayarkan sebesar 300 ribu rupiah sebanyak dua kali melalui Kantor Pos Indonesia.

"Untuk BBM-nya, semuanya masih dikalkulasi dan hari ini akan disampaikan ke saya mengenai kalkulasi dan hitung-hitungannya," kata Presiden.

Pemerintah telah mengalokasikan bantuan sosial senilai 24,17 triliun rupiah dari pengalihan subsidi BBM untuk tiga jenis bantuan. Pertama, BLT untuk 20,65 juta kelompok masyarakat sebesar 150 ribu rupiah sebanyak empat kali, dengan total anggaran 12,4 triliun rupiah.

Kedua, bantuan subsidi upah sebesar 600 ribu rupiah kepada 16 juta pekerja dengan gaji maksimum 3,5 juta rupiah per bulan yang dibayarkan satu kali dengan total anggarannya 9,6 triliun rupiah.

Ketiga, bantuan dari pemerintah daerah dengan menggunakan dua persen dari dana transfer umum, yaitu Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil, senilai 2,17 triliun rupiah. Bantuan tersebut untuk membantu sektor transportasi, seperti angkutan umum, ojek, nelayan, dan bantuan tambahan perlindungan sosial.

Pemerintah juga sedang menyiapkan sejumlah skema perubahan kebijakan harga BBM subsidi, yakni pertalite dan solar agar kuota BBM bersubsidi dapat mencukupi kebutuhan masyarakat hingga akhir tahun sesuai pagu APBN Tahun 2022.

Pengamat Ekonomi dari Universitas Katolik Atmajaya Jakarta, Yohanes B Suhartoko, mengatakan bagi masyarakat yang sangat miskin, BLT sangat mendongkrak daya beli dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, penyaluran BLT harus berbasis pada data yang akurat.

Waktu penyalurannya pun jangan sampai terlambat diterima masyarakat yang berhak, karena tidak akan efektif. Dengan besaran BLT senilai 150 ribu rupiah per bulan dinilai tidak mencukupi untuk menutup kenaikan harga berbagai kebutuhan.

"Jumlah itu hanya mengurangi beban mereka, sehingga pemerintah seharusnya menambah besaran BLT. Kalau yang disalurkan sekarang, tidak akan mampu menjaga daya beli masyarakat," kata Suhartoko.

Mendapat Perlawanan

Sementara itu, Peneliti dari Political Economic and Policy Study (PEPS), Anthony Budiawan, mengatakan kenaikan BBM selalu mendapat resistensi bahkan perlawanan dari masyarakat. Sebab itu, pemerintah harus menyampaikan dengan gamblang kepada masyarakat pertimbangan untuk menaikkan BBM.

"Hal itu penting agar pemerintah dan masyarakat mempunyai pandangan yang sama," kata Anthony.

Dihubungi terpisah, Pengamat Kebijakan Publik Narasi Institute, Achmad Nur Hidayat, mengatakan bahwa bansos sebesar 600 ribu rupiah selama empat bulan tidak akan mampu mengompensasi dampak dahsyat ekonomi yang akan timbul dari kebijakan kenaikan harga BBM.

"Semua hitungan akan memastikan bahwa kenaikan harga BBM akan mendorong inflasi hingga 10 persen menyusul negara-negara lain seperti Inggris yang inflasinya tertinggi dalam 40 tahun terakhir. Bansos yang ada selain nilainya kecil, juga banyak bantuan yang tidak tepat sasaran," kata Achmad.

Dia berharap pemerintah berpikir dua kali untuk menentukan kebijakan-kebijakan yang berpengaruh terhadap inflasi, sebab daya beli masyarakat yang melemah akan menimbulkan efek berantai di semua sektor.

Pengamat Sosial dari Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Surokim Abdussalam, mengatakan nilai bantalan sosial yang disalurkan belum mencukupi kebutuhan masyarakat miskin yang tertekan lonjakan harga. Pemerintah, jelasnya, perlu menguatkan kembali roadmap daulat energi dan migas nasional secara komprehensif, termasuk peta jalan kontigensi darurat agar memiliki ketahanan lebih kuat menghadapi krisis energi dan migas internasional.