Bansos Tak Efektif Atasi Ketimpangan

JAKARTA - Bantuan sosial (bansos) dinilai tidak akan mengatasi masalah ketimpangan dan kemiskinan di Indonesia. Gelontoran bansos tanpa henti hanya membuat masyarakat miskin dan rentan miskin tidak berusaha untuk memperbaiki taraf hidup.

Semestinya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya berfungsi untuk mennggerakkan pertumbuhan. Salah satunya dengan menaikkan alokasi anggaran untuk kegiatan produktif.

Peneliti Mubyarto Institute, Awan Santosa, mengatakan ketimpangan masih menjadi problem struktural yang berkaitan dengan kesejahteraan dan keadilan sosial lainnya seperti halnya kemiskinan dan pengangguran. Ketimpangan tersebut secara personal mewujud dalam ketimpangan pendapatan dan pemilikan aset/lahan, sedangkan secara sistemik berupa ketimpangan dalam produksi, distribusi (tata niaga), dan pasar.

"Implikasinya adalah ketimpangan dalam pemilikan uang di rekening tersebut," tegas Awan dari Yogyakarta, Senin (5/2).

Awan menambahkan masalah ketimpangan dan kemiskinan ini tidak bisa diselesaikan dengan bansos. "Problem struktural semestinya diselesaikan secara struktural juga melalui demokratisasi perekonomian, bukan dengan bansos," tukasnya.

Adapun konkret demokratisasi ekonomi itu ialah redistribusi aset/lahan produksi untuk rakyat sesuai amanat reformasi agraria, demokratisasi BUMN, revitalisasi koperasi sejati serta redistribusi pendapatan melalui upah layak dan adil untuk pekerja dan saham untuk pekerja.

Wakil Ketua DPR RI Koordinator bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang), Rachmat Gobel, mengungkapkan segala jenis bansos bukan solusi untuk memberantas kemiskinan. Pemerintah yang menyalurkan bantuan itu sebaiknya memikirkan solusi terbaik lainnya, seperti menciptakan lapangan kerja.

Seperti diketahui, tingkat kesenjangan pembagian pendapatan antarpenduduk di Indonesia atau yang diukur dengan indeks gini (gini ratio) menunjukkan kondisi yang semakin memburuk karena pendapatan antara penduduk miskin dan kelompok kaya semakin dalam.

Ketimpangan terlihat dari gini ratio Indonesia per Maret 2023 yang mencapai 0,388 atau naik dari 0,381 pada September 2022 dan 0,384 pada Maret 2022. Realisasi indeks gini itu melampaui target yang ditetapkan pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2024, maksimal di 0,374.

Kondisi Memburuk

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic (Core), Mohammad Faisal, menilai ketimpangan ekstrem antara kelompok kaya dan masyarakat miskin sebenarnya sudah berlangsung lama di Indonesia. Namun, belakangan ini ketimpangan tersebut makin buruk.

"Ini fenomena yang terjadi cukup lama dan memang makin memburuk, masalah ketimpangan kepemilikan uang di rekening bank menjadi salah satu petunjuknya," kata Faisal di Jakarta, pekan lalu.

Berdasarkan data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) per November 2023, jumlah rekening yang ada di seluruh Indonesia mencapai 554.606.241. Dari jumlah tersebut, rekening yang memiliki nominal di bawah 100 juta rupiah mencapai 547 juta rekening atau setara 98,8 persen dari total rekening.

Meski lebih dominan dalam hal jumlah rekening, namun nilai total rekeningnya hanya 1.021 triliun rupiah atau 12,3 persen dari seluruh tabungan di Indonesia yang nominalnya mencapai 8.247 triliun rupiah.

Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan kelompok yang memiliki tabungan berisi lima miliar rupiah ke atas. Jumlah rekening dengan nominal tebal tersebut hanya berjumlah 135 ribu, namun isi tabungan mereka mencapai 4.369 triliun rupiah atau 52,8 persen dari seluruh tabungan.