Bank Dunia Sarankan Indonesia Mereformasi Kebijakan Subsidi

JAKARTA - Indonesia disarankan untuk segera mereformasi kebijakan subsidi, meskipun subsidi energi yang saat ini diberikan mungkin diperlukan untuk bantuan jangka pendek dari tekanan harga komoditas.

"Ada dua alasan penting mengapa reformasi subsidi harus tetap dilakukan," kata ekonom utama Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste, Habib Rab, dalam acara Peluncuran Laporan "Indonesia Economic Prospects June 2022" secara daring, di Jakarta, Rabu (22/6).

Seperti dikutip dari Antara, Habib menuturkan alasan pertama adalah subsidi sebagian besar menguntungkan rumah tangga kelas menengah dan atas lantaran rumah tangga tersebut mengonsumsi solar bersubsidi dan LPG bersubsidi dalam porsi yang besar.

Jika kedua subsidi ini diganti dengan transfer sosial yang ditargetkan untuk masyarakat miskin, rentan, dan kelas menengah, pemerintah dapat memiliki tambahan 0,6 persen dari produk domestik bruto (PDB) untuk belanja prioritas pembangunan. "Keputusan terbaru untuk menaikkan harga bahan bakar tertentu dipersilakan. Namun, hal tersebut hanya akan berdampak kecil pada subsidi," tegasnya.

Bersifat Sementara

Habib menyebutkan pula alasan kedua untuk mengadvokasi reformasi subsidi, yaitu pemberian subsidi energi hanya bersifat sementara dalam menahan inflasi, sehingga diperlukan pemikiran rencana keluar atau exit plan yang bertahap dan terukur.

Bank Dunia memperkirakan subsidi energi eksplisit hanya meningkat sedikit dari 0,8 persen dari PDB di tahun 2021 menjadi sekitar 0,9 persen PDB pada 2022. Namun, subsidi implisit yang dibayarkan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mengompensasi penjualan listrik dan bahan bakar di bawah harga pasar diproyeksikan meningkat dari 0,7 persen dari PDB pada tahun 2021 menjadi 1,5 persen PDB pada tahun 2022.

"Dengan demikian, subsidi energi memang akan membantu menjaga inflasi harga konsumen dalam jangka pendek dan membantu mempertahankan pemulihan permintaan domestik," ujarnya. Selain itu, Bank Dunia mengungkapkan terdapat kemungkinan ekonomi Indonesia tumbuh melambat menjadi 4,6 persen di tahun 2022 dan hanya 4,7 persen pada tahun 2023 dalam skenario penurunan ekonomi global.

Lembaga dunia yang bermarkas di Washington DC, Amerika Serikat tersebut memperkirakan pula dalam skenario terbaik, pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 5,1 persen pada 2022 dan 5,3 persen di 2023.

"Lingkungan ekonomi global dapat menciptakan tekanan ke bawah dalam proyeksi tersebut," ujar Habib. Ia menjelaskan penurunan pertumbuhan ekonomi global secara luas dapat menyebabkan penurunan permintaan ekspor komoditas.