Bank Dunia Giring RI Bergantung pada Utang

» Pemerintah diharapkan tetap fokus membangun sistem ekonomi yang berbasis kerakyatan.

» Asistensi Bank Dunia dipastikan akan bermuara pada kepentingan sistem ekonomi kapitalis.

JAKARTA - Dewan Direktur Eksekutif Bank Dunia baru-baru ini menyetujui kerangka kerja kemitraan (Country Partnership Framework/ CPF) yang baru dengan Indonesia untuk periode 2021-2025. Kerangka kerja baru tersebut diklaim bertujuan untuk meningkatkan upaya pemulihan perekonomian akibat Covid-19 serta pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif di masa yang akan datang.

Wakil Presiden Bank Dunia untuk Asia Timur dan Pasifik, Victoria Kwakwa, dalam keterangan tertulis yang dikutip dari laman lembaga multilateral itu mengakui kalau CPF baru tersebut disiapkan di bawah bayang-bayang pandemi yang masih berlangsung, yang tidak hanya memakan korban jiwa dalam jumlah yang tidak sedikit, tetapi juga menyebabkan dampak ekonomi yang serius bagi Indonesia.

"Melalui kerangka kerja ini, Grup Bank Dunia akan melanjutkan kemitraannya bersama Indonesia dengan mendukung upaya pemulihan dari dampak pandemi seraya melaju semakin dekat dengan tujuan-tujuannya mencapai pertumbuhan inklusif, membangun kelas menengah yang tangguh, dan kemudian bergabung dengan negara-negara berpenghasilan tinggi," kata Victoria.

Menurut Victoria, CPF baru dirancang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dengan fokus pada empat bidang kerja sama, yaitu memperkuat daya saing dan ketahanan perekonomian, meningkatkan infrastruktur, mengembangkan modal manusia, dan mendukung pengelolaan aset-aset alam, sumber mata pencaharian berbasis sumber daya alam, dan ketahanan terhadap bencana.

Menanggapi model kemitraan baru tersebut, Ekonom Konstitusi, Defiyan Cori, mengatakan tawaran Bank Dunia perlu dicermati dan diwaspadai karena tidak ada terobosan yang baru, hanya berupa program pendampingan yang pada akhirnya menggiring suatu negara untuk menambah utang baru. Program pemulihan ekonomi selama dan pascapandemi Covid-19 yang diajukan melalui proposal CPF dinilai bukan resep yang mujarab bagi Indonesia.

Apalagi, tidak ada satu pun faktor keberhasilan yang pernah dicapai oleh Bank Dunia saat memberikan program pendampingan terhadap suatu negara saat krisis.

"Indonesia sebaiknya fokus menegakkan perintah konstitusi Pasal 33 UUD 1945, yaitu membangun sistem ekonomi konstitusi. Ke arah inilah seharusnya kerja sama yang paling mungkin dilakukan dengan tanpa motif menawarkan pinjaman baru yang semakin membuat negara-negara berkembang bergantung pada utang," tegas lulusan UGM tersebut.

Arahan asistensi dari Bank Dunia, menurut Defiyan, dipastikan akan bermuara pada kepentingan sistem ekonomi kapitalis sehingga tidak akan berhasil membangun kemakmuran bersama seluruh rakyat Indonesia.

Sementara itu, Pakar Ekonomi dari Universitas Airlangga Surabaya, Imron Mawardi, mengatakan tawaran pinjaman Bank Dunia jelas berisiko karena bantuan dari lembaga multilateral biasanya disertai syarat-syarat tertentu yang dapat mengintervensi kebijakan pemerintah.

"Apa pun lembaganya, biasanya mereka menyertakan syarat-syarat yang dapat mendikte kebijakan itu, semisal dana itu nanti digunakan untuk apa, atau lainnya. Lebih baik kita memanfaatkan pinjaman seperti global bound dan sejenisnya, selama bunganya tidak terlalu tinggi, itu lebih baik," pungkas Imron.

Penyesuaian Strategi

Direktur Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste, Satu Kahkonen, menambahkan CPF merupakan penyesuaian strategi untuk memperkuat respons terhadap ketidakpastian akibat pandemi. CPF melibatkan beragam pendekatan yang akan diterapkan selama tiga tahun pertama periode kerangka kerja tersebut.

"Tahun ini dan tahun depan, Bank Dunia akan memusatkan upayanya untuk membantu memastikan berlangsungnya pemulihan dari pandemi secara berkelanjutan, termasuk juga mendukung reformasi ekonomi yang diperlukan, meningkatkan pendapatan, dan menyegarkan kembali berbagai upaya di bidang perubahan iklim, digitalisasi, dan kesetaraan gender," kata Kahkonen. n ers/SB/E-9