Bahayakan Demokrasi, DPR Harap MK Tak Paksakan Sistem Proporsional Tertutup

Ia melihat mereka yang terus-menerus mendorong sistem proporsional tertutup sangat memahami kondisi internal parpol.

Hal inilah yang diharapkan karena parpol tidak siap bertarung dalam kontestasi politik. Untuk itu, mereka dengan mudah bisa mengendalikan situasi pemilu sesuai dengan skenarionya.

Yanuar mengatakan bahwa pemaksaan sistem proporsional tertutup adalah cermin bahwa mereka yang ingin melanggengkan kekuasaan sangat pesimistis dan tidak percaya diri untuk bertarung dalam sistem terbuka.

"Mereka ingin menguasai keadaan, tetapi dengan cara yang membahayakan demokrasi, membawa kembali demokrasi ke alam kegelapan. Apalagi, dengan menyeret MK terlibat dalam urusan ini," ujarnya.

Ia menegaskan bahwa sistem pemilu adalah komponen yang menjadi kewenangan pembuat undang-undang, yaitu DPR dan Pemerintah. Adapun sikap delapan parpol yang ada di DPR sangat jelas, yaitu menolak proporsional tertutup.
Halaman Selanjutnya....