Bagaimana Mengatasi Ketimpangan Gender di Pendidikan Tinggi?

Ketika pemahaman atau komitmen pimpinan perguruan tinggi masih terbatas, pemerintah pusat perlu mengambil peran untuk mendorong perencanaan pembangunan fasilitas fisik yang berperspektif gender, terutama yang bersumber dari belanja pemerintah pusat.

Selama lebih dari dua dekade, isu kesetaraan gender telah menjadi fokus utama dalam berbagai kebijakan pemerintah Indonesia. Salah satu tonggak penting dalam perjalanan ini adalah Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.

Pemerintah perlu lebih tegas dalam mendorong kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk mengidentifikasi dan mengatasi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh manfaat dari kebijakan dan program pembangunan, sesuai Inpres yang berlaku.

4. Standar desain ramah gender

Sejak tahun 2015, pemerintah telah mengalokasikan dana dari surat berharga syariah negara (SBSN) sebagai instrumen baru untuk membangun fasilitas fisik di perguruan tinggi keagamaan Islam negeri (PTKIN) dan perguruan tinggi negeri (PTN).
Halaman Selanjutnya....