Ayo Kerja Keras untuk Mewujudkannya, SDM Berkualitas Kunci Tingkatkan Daya Saing Ekonomi Indonesia

JAKARTA - Sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas tinggi menjadi kunci bagi Indonesia dalam upaya peningkatan daya saing ekonomi dengan negara-negara lain. Saat ini, tenaga kerja Indonesia masih didominasi kelompok dengan status pendidikan terakhirnya berada di level rendah.

“Pendidikan harus menjadi satu kunci. Kemudian kita lihat masuk ke dalam jenis-jenis pekerjaan baru, berarti kan pelatihannya, ada upskilling dan reskilling. Ini juga harus menjadi perhatian Indonesia,” kata Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani, usai ditemui dalam acara Business Competitiveness Outlook 2025 di Jakarta, Senin.

Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), Shinta menyebutkan persentase masyarakat yang lulusan sekolah dasar (SD) masih tinggi yakni mencapai lebih dari 30 persen.

Seperti dikutip dari Antara, Shinta menambahkan SDM dengan kemampuan mumpuni juga dibutuhkan untuk mendukung Indonesia memasuki industri manufaktur tingkat tinggi serta industri berbasis digital. Dengan begitu, dunia usaha dan daya tarik investasi Indonesia lebih kompetitif dibandingkan negara lain.

Transfer Teknologi

Terkait dengan tenaga kerja asing (foreign talent) yang masuk pasar Indonesia, dia terbuka dengan hal tersebut selama kebutuhan tenaga asing memang diperlukan untuk bisa membantu Indonesia dalam hal transfer teknologi.

Meski begitu, Shinta tetap menekankan fokus peningkatan SDM dalam negeri sehingga kebutuhan industri bisa dipenuhi oleh bangsa sendiri.

“Kalau kita membawa foreign talent untuk bisa membantu dari segi transfer teknologi, dari segi peningkatan industri, oke-oke saja. Tapi jangan lupa bahwa kita PR kita ada di masyarakat kita dengan  workforce kita di dalam negeri,” kata dia.

Di samping dari sisi SDM, ia turut menggarisbawahi kunci lain yang harus diperbaiki agar Indonesia bisa menjadi lebih kompetitif, yakni ketersediaan infrastruktur pendukung untuk bisa meningkatkan kemampuan pengembangan dunia usaha.

Terakhir, menurutnya, reformasi birokrasi juga perlu dilakukan pemerintah Indonesia sehingga minat investasi semakin meningkat. Hal ini misalnya terkait dengan kepastian hukum, konsistensi regulasi, efisiensi perizinan, dan sebagainya.