Awasi Ketat Impor Beras

JAKARTA - DPR RI mempertanyakan adanya keterlibatan mafia beras dalam kebijakan impor beras sebanyak ratusan ribu ton oleh pemerintah pada akhir Desember lalu. Karena itu, diperlukan adanya keterlibatan aparat penegak hukum untuk mengawasi maupun menginvestigasi dugaan permainan mafia pangan tersebut.

Anggota Komisi III DPR RI, Moh. Rano Alfath, menegaskan kebijakan impor beras ini sedang ramai disoroti masyarakat. Untuk itu, dirinya meminta aparat penegak hukum, baik Polri maupun Kejaksaan untuk turun tangan meningkatkan pengawasan.

"Segera gerak cepat dan proses hukum apabila terbukti ada mafia-mafia yang terlibat, kita tunjukkan bahwa negara tidak main-main soal ketahanan pangan karena ini menyangkut hajat hidup banyak orang," tegas Rano dikutip dari laman resmi DPR RI, Kamis (5/1).

Lebih lanjut, Politisi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menjelaskan negara perlu belajar dari berbagai macam kebijakan impor pangan yang berujung pada tindak pidana, seperti mafia minyak goreng dan kasus impor garam. Sebab, masyarakat dan petani menjadi korban utama dalam kasus mafia pangan ini.

"Untuk itu, kita harus ekstra hati-hati dan lakukan pengawasan ketat terkait impor beras ini jangan sampai dijadikan ladang untuk memperkaya diri sendiri bagi oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Bila perlu bentuk satgas-satgas terkait agar penegakan hukumnya lebih optimal," tegas Legislator Daerah Pemilihan Banten III tersebut.
Halaman Selanjutnya....