Aung San Suu Kyi Didakwa Kasus Impor Ilegal "Walkie-Talkie"

NAYPYIDAW - Setelah militer melakukan kudeta, Kepolisian Myanmar menjerat pemimpin de facto, Aung San Suu Kyi, dalam kasus impor perangkat komunikasi ilegal, dan ditahan hingga 15 Februari mendatang.

Menurut keterangan aparat Myanmar, Suu Kyi disebut menyimpan sebuah perangkat radio komunikasi walkie-talkie yang diimpor secara tidak sah. Perangkat itu ditemukan saat polisi menggeledah kediaman perempuan berusia 75 tahun itu di Ibu Kota Naypyidaw.

Dalam surat perintah pengadilan disebutkan Suu Kyi ditahan karena kepentingan penyidikan, termasuk interogasi para saksi dan menyelidiki barang bukti. Selain itu, Suu Kyi diberi hak untuk menunjuk kuasa hukum.

Selain itu, kepolisian Myanmar menuduh Presiden Win Myint melanggar Undang-Undang Penanganan Bencana.

Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang mendukung Suu Kyi menyatakan aparat keamanan Myanmar menggeledah sejumlah kantor perwakilan mereka di sejumlah daerah. Mereka meminta aparat Myanmar berhenti melakukan hal itu.

Meski begitu, sampai saat ini kepolisian, pengadilan, hingga pemerintah Myanmar belum menyampaikan pernyataan resmi terkait hal itu.

Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar (Tatmadaw), Jenderal Min Aung Hlaing, memerintahkan anak buahnya menangkap Suu Kyi dan Win Myint karena menuduh ada kecurangan terkait hasil pemilihan umum yang digelar pada 8 November 2020 lalu.

Tatmadaw menuding ada setidaknya delapan juta pemilih palsu yang terdaftar dalam pemilu kemarin. Padahal, Komisi Pemilihan Umum Myanmar menyatakan pemilu yang digelar berjalan adil dan lancar. Mereka juga menepis tuduhan ada kecurangan.

Tatmadaw mengumumkan status darurat militer selama satu tahun. Mereka mencopot puluhan menteri dan pejabat pemerintah era Suu Kyi, dan mengangkat sebelas mantan jenderal untuk mengisi kabinet. Myanmar dipimpin pemerintah junta militer sejak melakukan kudeta pada 1962.

Sementara itu, sejumlah 70 rumah sakit dan departemen kesehatan di 30 kota seluruh Myanmar menghentikan pekerjaannya pada Rabu (3/1) sebagai bentuk protes terhadap kudeta yang menggulingkan pemimpin terpilih, Aung San Suu Kyi.

Gerakan Pembangkangan Sipil Myanmar yang baru dibentuk ini mengatakan bahwa tentara telah mementingkan kepentingannya sendiri di atas populasi rentan yang menghadapi kesulitan selama pandemi Covid-19. Virus korona telah membunuh lebih dari 3.100 orang di Myanmar, yang menjadi salah satu negara dengan jumlah kematian tertinggi di Asia Tenggara. n SB/AFP/P-4