Aturan Jalan Berbayar Dipercepat

JAKARTA - Dinas Perhubungan DKI Jakarta mempercepat regulasi jalan berbayar atau elektronic road pricing (ERP). "Saat ini, kami masih fokus penuntasan regulasi penerapan ERP dalam bentuk peraturan daerah," kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (10/1).

Syafrin mengatakan peraturan daerah ini masuk dalam program pembentukan perda oleh DPRD Provinsi DKI Jakarta dan sudah beberapa kali pembahasan. Bahkan, raperda ERP ini sudah masuk dalam produk perda oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda).

Syafrin menyatakan sudah menjelaskan paparan umum dengan Bapemperda, tapi belum masuk ke dalam pembahasan pasal per pasal. "Jadi masih menyampaikan paparan umum terkait urgensi regulasi ini," tutur Syafrin. Menurut Syafrin, perbedaan jenis kendaraan berpengaruh ke tarif.Ada mobil pribadi, angkutan kota, dan bus.

Pengamat Transportasi, Azas Tigor Nainggolan, mendukung penerapan ERP guna mengatasi kemacetan Ibu Kota. "ERP diharapkan bisa mengatasi kemacetan atau penggunaan kendaraan pribadi di Jakarta," kata Tigor.

Menurut Tigor, salah satu lokasi yang cocok untuk diterapkan ERP, antara lain Jalan Sudirman dan Jalan MH Thamrin. Selain itu, dengan diterapkan aturan ini diharapkan dapat mendorong masyarakat menggunakan moda transportasi massal. Nanti, katanya, kalau pengendara pribadi mau melintas Jalan MH Thamrin atau Jalan Sudirman, akan berpikir karena harus membayar.
Halaman Selanjutnya....