Aturan Ekspor-Impor Komoditas Diperketat

Jakarta - Pemerintah memperketat persyaratan ekspor impor komoditas. Kementerian Pertanian (Kementan) menggandeng sektor swasta, termasuk perusahaan fumigasi untuk mendukung pengelolaan biosecurity sehingga menjamin keamanan komoditas ekspor maupun impor.

Langkah tersebut sebagai harmonisasi metode pengelolaan risiko karantina dengan negara mitra dagang di lingkungan negara APEC. Saat ini, Badan Karantina Pertanian (Barantan) dari Kementan didukung Asosiasi Perusahaan Pengendalian Hama Indonesia (Asphhami) gencar melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman dan keterlibatan swasta menyongsong aturan Biosecurity itu yang akan diberlakukan secepatnya.

"Untuk komoditas ekspor maupun impor, nanti akan ada perlakuan karantina untuk mencegah masuk penyebaran atau menetapnya organisme penggangu tumbuhan karantina (OPTK) ke dalam wilayah negara RI atau ke negara lain," ungkap Ketua Asphhami, Boyke Arie Pahlevi dalam keterangan pers yang diterima Koran Jakarta, Senin (7/5), saat Internasional Cargo Cooperative Biosecurity Arrangement (ICCBA) Industrial Conference di Bali.

Asphhami, kata Boyke, akan mendukung pemerintah dalam pelaksanaan karantina itu, utamanya dalam Phytosanitary Treatment atau tindakan pengobatan untuk kesehatan tumbuhan. Semua komoditas ekspor dan impor harus diperiksa kesehatannya oleh Petugas Karantina di lokasi penyimpanannya/ penimbunannya.

"Ini merupakan salah satu syarat agar barang ekspor dapat keluar dari pabean dan diterima di negara tujuan ekspor, atau barang impor dapat masuk ke wilayah negara Indonesia.Jenis Perlakuan Karantina Tumbuhan yang diserahkan kepada Aspphami adalah perlakuan kimiawi dengan fumigasi," kata Boyke.
Halaman Selanjutnya....