Aturan BBM Subsidi Belum Tuntas

JAKARTA - Pemerintah tidak bisa menerabas aturan dengan membuat skenario distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tepat sasaran lantaran beleid-nya belum tuntas. Wacana pembatasan BBM subsidi mulai September mendatang dinilai terburu-buru karena tak punya payung hukum.

Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) membentuk regulasi baru atau merevisi Perpres Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak terlebih dahulu. Hal itu bila pemerintah benar-benar ingin mengatur BBM bersubsidi tepat sasaran, khususnya untuk BBM jenis pertalite.

"Tentunya program ini tidak serta-merta dapat dijalankan pemerintah pada tanggal 1 September tersebut. Karena perlu kejelasan skenarionya seperti apa melalui pembentukan regulasi terkait. Sekarang ini kan masih belum ada regulasi yang mengatur siapa yang berhak menggunakan BBM bersubsidi jenis pertalite itu. Jadi, regulasi tersebut harus ditetapkan terlebih dahulu untuk kemudian disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat," terang Mulyanto dikutip dari laman resmi DPR RI, Minggu (21/7).

Mulyanto meminta pembatasan BBM bersubsidi ini dilakukan secara bertahap. Mulai dari penentuan jenis kendaraan, sosialisasi, teknis pembatasan, hingga tahap uji coba kebijakan. "Tidak bisa grasah-grusuh," tukasnya.

Setelah uji coba secara bertahap, sambil menyempurnakan infrastruktur jaringan digital serta mekanisme pembatasannya sendiri, baru kebijakan tersebut dapat diimplementasikan.
Halaman Selanjutnya....