Athena dan Romawi, Dua Negara Kota Perintis Pemilu Langsung

Athena bersama Romawi merupakan dua negara demokrasi langsung pertama di dunia. Dua negara kota ini telah menetapkan sistem pemilu yang canggih dan dilakukan secara rahasia untuk menentukan kebijakan dan memilih pemimpin secara jujur meski memiliki beberapa kekurangan.

Athena dan Roma kuno telah mengenal sistem demokrasi. Sebelumnya di beberapa tempat seperti Mesopotamia, Mesir, dan India, mereka telah mengembangkan demokrasi awal atau dalam level proto demokrasi, dengan kebijakan diputuskan atas hasil musyawarah beberapa orang yang berpengaruh.

Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demokratia. Kata ini merupakan gabungan dua kata yaitu demos berarti rakyat, dan kratos berarti kekuasaan yang mutlak. Apabila digabungkan, maka secara harfiah, demokrasi adalah kekuasaan yang mutlak oleh rakyat.

Warga negara demokrasi modern yang telah memenuhi syarat memiliki hak sama dalam pemilu. Namun pada masa awal sistem ini diterapkan tidak semua individu bisa terlihat dalam menentukan pemimpin atau kebijakan yang akan diambil.

Para sejarawan telah mengumpulkan beberapa informasi detail menarik dari Athena, salah satu negara demokrasi langsung pertama dan satu-satunya di dunia. Mereka juga menemukan data terkait Republik Romawi, sebuah negara kuasi-demokrasi atau demokrasi seolah-olah di mana kelas-kelas terkaya mempunyai pengaruh lebih besar daripada kaum pekerja.

Baik di Athena maupun Roma, partisipasi dalam proses demokrasi terbatas pada para demos.

Mereka adalah warga negara laki-laki yang bebas. Sedangkan kaum perempuan dan para budak tidak mempunyai hak suara dalam pemilu.

Profesor sejarah di Indiana University, Eric Robinson, menuturkan bahwa hanya ada sedikit pemilu di Athena. Hal ini disebabkan masyarakat Athena kuno tidak menganggap pemilu sebagai cara paling demokratis dalam memilih pejabat.

"Agar demokrasi bisa memberikan kekuasaan penuh kepada rakyat untuk menjalankan segala sesuatunya, dan bukan hanya orang kaya, Anda harus memilih orang secara acak," ujar Robinson yang juga editor buku Ancient Greek Democracies: Readings and Sources, dikutip lamanhistory.com.

Untuk memutuskan siapa yang akan bertugas di Dewan 500 (Council of 500), badan utama pemerintahan Athena, mereka menggunakan sistem yang dikenal sebagai penyortiran. Ada 10 suku di Athena dan masing-masing suku bertanggung jawab menyediakan 50 warga negara untuk bertugas selama satu tahun di Dewan 500 yang berisi 500 orang.

Setiap warga negara yang memenuhi syarat diberikan token yang dipersonalisasi. Token tersebut lalu dimasukkan ke dalam mesin khusus yang disebut kleroterion yang menggunakan teknologi yang sudah lama hilang (melibatkan tabung dan bola) untuk memilih secara acak kontribusi setiap suku kepada dewan.

Di Athena, semua hukum dan kasus pengadilan diputuskan oleh Majelis yang disebut Ekklesia. Ini merupakan sebuah badan demokrasi besar di mana setiap warga negara laki-laki mempunyai hak untuk menyampaikan pendapat.

Dari 30.000 hingga 60.000 warga Athena, sekitar 6.000 orang secara rutin menghadiri dan berpartisipasi dalam pertemuan Majelis. Majelis bertemu di amfiteater alami di puncak bukit yang disebut Pnyx, yang berasal dari kata Yunani yang berarti "berkumpul rapat". Tempat ini bisa menampung antara 6.000 hingga 13.000 orang.

"Orang-orang Yunani tidak menyelenggarakan pemilu seperti yang kita pikirkan, di mana kita memilih melalui surat atau pergi ke tempat pemungutan suara di sekolah atau gereja untuk menyerahkan surat suara," kata seorang profesor ilmu politik di Universitas San dan penulis bukuThe People's Government: An Introduction to Democracy, Del Dickson.