Atasi Ketimpangan, Butuh Kerja Sama Pemerintah-Swasta
Tanpa aset produktif yang memadai, masyarakat terbawah sulit keluar dari kemiskinan. Perlu kolaborasi antara UMKM dan pengusaha besar agar ekonomi bisa lebih berkembang.
JAKARTA - Pemerintah mengemukakan sejumlah strategi yang diperlukan guna mengatasi masalah ketimpangan pendapatan maupun ketimpangan antarwilayah yang akut di Indonesia. Salah satunya, dibutuhkan partisipasi swasta yang lebih besar terutama dalam membangun infrastruktur di daerah.
"Pemerintah dan pihak swasta butuh berkolaborasi untuk memangkas ketimpangan di Indonesia. Semua stakeholder, mulai dari swasta, komunitas, NGO (Non-Government Organization), atau pemda, sehingga pada akhirnya semua berkontribusi memangkas ketimpangan yang ada,"
kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, di Jakarta, Kamis (10/8).
Selain itu, lanjut dia, melibatkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lebih banyak lagi juga bisa mengurangi ketimpangan di masa depan. Perlu kolaborasi antara UMKM dan pengusaha besar agar ekonomi bisa bergerak ke segala arah. Hal ini bisa mencontoh Jepang dan Korea yang berhasil mengatasi ketimpangan lewat perusahaan-perusahaan besar yang menggandeng UMKM.
Halaman Selanjutnya....
Komentar
()Muat lainnya