Atasi Ketimpangan, Butuh Kerja Sama Pemerintah-Swasta

JAKARTA - Pemerintah mengemukakan sejumlah strategi yang diperlukan guna mengatasi masalah ketimpangan pendapatan maupun ketimpangan antarwilayah yang akut di Indonesia. Salah satunya, dibutuhkan partisipasi swasta yang lebih besar terutama dalam membangun infrastruktur di daerah.

"Pemerintah dan pihak swasta butuh berkolaborasi untuk memangkas ketimpangan di Indonesia. Semua stakeholder, mulai dari swasta, komunitas, NGO (Non-Government Organization), atau pemda, sehingga pada akhirnya semua berkontribusi memangkas ketimpangan yang ada,"

kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, di Jakarta, Kamis (10/8).

Selain itu, lanjut dia, melibatkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lebih banyak lagi juga bisa mengurangi ketimpangan di masa depan. Perlu kolaborasi antara UMKM dan pengusaha besar agar ekonomi bisa bergerak ke segala arah. Hal ini bisa mencontoh Jepang dan Korea yang berhasil mengatasi ketimpangan lewat perusahaan-perusahaan besar yang menggandeng UMKM.

"Pada saat yang sama, UMKM berhasil tumbuh cepat dan mereka telah berkontribusi untuk memangkas ketimpangan di negara mereka karena UMKM menjadi bagian dari supply chain mereka. Contoh baiknya perusahaan mereka yang ada di Indonesia adalah di industri otomotif dan high tech industry," papar Bambang.

Menurut dia, guna menciptakan lebih banyak UMKM perlu dibantu dalam akses ke jasa keuangan. Bukan hanya jumlah, tapi juga kualitas.

Bambang juga mengemukakan strategi lain mengatasi ketimpangan adalah mendorong kepemilikan aset oleh masyarakat, berupa aset produktif seperti lahan garapan, alat tangkap ikan, hingga alat mesin pertanian. "Kepemilikan aset dapat menjadi salah satu faktor penentu dalam mengurangi ketimpangan.

Tanpa aset produktif yang memadai, masyarakat ekonomi terbawah tidak dapat keluar dari kemiskinan serta tidak dapat meningkatkan pendapatannya," jelas dia. Tanpa aset yang memadai, kata Bambang, keluarga rentan tidak dapat berinvestasi yang cukup untuk masa depan anakanak mereka.

"Hal demikian akan berulang terus-menerus dalam suatu siklus dan menjadi lingkaran setan atau vicious circle.

" Menurut Bambang, dalam menangani persoalan ketimpangan yang kian kompleks, tidak bisa menggunakan kebijakan yang memakai satu ukuran yang dipukul rata (one size fits all) untuk setiap daerah. Penyesuaian pendekatan dan program harus dilakukan dengan memperhitungkan masalah dan potensi sumber daya yang dimiliki masing-masing daerah.

Gejala Deindustrialisasi

Sebelumnya, ekonom senior UGM, Revrisond Baswir, mengharapkan pemerintah lebih fokus mengatasi kemiskinan dan ketimpangan ekonomi, ketimbang mengejar angka pertumbuhan tinggi, tapi tidak berkualitas.

Sebab, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang selama ini dianggap tinggi pun terbukti belum mampu menekan kemiskinan dan kesenjangan. Bahkan, data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan jumlah penduduk miskin di Tanah Air meningkat 6.900 orang menjadi 27,77 orang dari September 2016 ke Maret 2017.

Sementara itu, ekonom CORE, Ahmad Susamto, mengatakan gejala stagnasi pertumbuhan ekonomi yang muncul di kuartal II tahun ini disebabkan berbagai hal, salah satunya gejala deindustrialiasi. Menurut dia, hal ini sangat serius dan merupakan isu jangka panjang. "Fenomena ini sudah bertahun- tahun, dan sekarang sudah terlihat jelas.

Harus diatasi serius," tukas dia. Gejala deindustrialisasi antara lain ditandai dengan penurunan peran industri pengolahan atau manufaktur dalam produk domestik bruto (PDB). Padahal, sektor manufaktur bersama dengan pertanian selama ini merupakan sektor yang banyak menyerap tenaga kerja.

Berdasarkan data BPS, sektor industri dan pertanian mengalami perlambatan pertumbuhan. Pada kuartal II tahun ini, industri pengolahan hanya tumbuh 3,54 persen dibanding kuartal I-2017 yang tumbuh 4,24 persen. ahm/YK/WP