![Atasi Banjir Kalsel, Perlu Peningkatan Tata Kelola Air](https://koran-jakarta.com/images/article/php8_ks8__resized.jpg)
Atasi Banjir Kalsel, Perlu Peningkatan Tata Kelola Air
![Atasi Banjir Kalsel, Perlu Peningkatan Tata Kelola Air](https://koran-jakarta.com/images/article/php8_ks8__resized.jpg)
Wamen LHK, Aloe Dohong (kedua dari kiri) saat memimpin rapat kordinasi dan Dirjen PPKL KLHK, Karliansyah (kiri).
Dijelaskan, data menunjukkan bahwa luas Kawasan Hutan di DAS Barito Kalsel hanya 39,9% dan sisanya 60,7% berupa Areal Penggunaan Lain (APL) atau di luar Kawasan Hutan. Dengan kata lain, sebetulnya DAS Barito Kalsel memang lebih banyak dipergunakan untuk kebutuhan masyarakat.
Gubernur Syahbirin menyatakan apresiasi dan penghargaan rakyat dan Pemerintah Provinsi Kalsel kepada Presien Joko Widodo atas perhatian, aksi tanggap darurat, serta respon cepat pemerintah pusat, TNI danm Polri berupa bantuan kepada masyarakat yang terdampak bencana banjir.
Syahbirin juga mengapresiasi dan penghargaan kepada KLHK atas prakarsa rapat koordinasi dalam rangka membantu penanganan banjir dan upaya pemulihan lingkungan di Kalsel.
Lebih lanjut dikatakan, Pemerintah Provinsi Kalsel sejak tahun 2017 telah mencabut 645 Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari 9545 IUP yang diserahkan oleh kabupaten/kota.
"Pemerintah Provinsi Kalsel tidak pernah mengeluarkan lagi izin tambang maupun perkebunan dan kehutanan, sesuai dengan moratorium hutan primer dan lahan gambut. Semua dilakukan untuk melindungi fungsi lingkungan di Provinsi Kalsel agar tetap lestari," ujar Gubernur..
Halaman Selanjutnya....
Redaktur : Marcellus Widiarto
Komentar
()Muat lainnya