Asumsi Presiden Setuju Tunda Pemilu 2024 Terbantahkan
Direktur Eksekutif Indonesian Presidential Studies (IPS), Nyarwi Ahmad
Terpisah, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengatakan pihaknya berencana untuk memasifkan sosialisasi mengenai penguatan netralitas serta pencegahan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN) dalam Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.
Sosialisasi tersebut, kata Rahmat Bagja, akan dilakukan oleh Bawaslu bekerja sama dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Ombudsman RI, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten, terutama di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
"Yang belum masif, sosialisasi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Ke depan, kami akan bekerja sama, baik dengan KASN, Ombudsman, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten," kata dia k usai menyaksikan penandatangan nota kesepahaman antara KASN dan Ombudsman, kemarin.
Redaktur : Sriyono
Komentar
()Muat lainnya