Aspek Penegakan Kontrak Lemah

JAKARTA - Kemudahan berbisnis di Indonesia masih menjadi persoalan utama yang dihadapi oleh pelaku usaha, khususnya pada aspek penegakan kontrak yang saat ini masih menduduki rangking di atas 100. Hal itu berdasarkan indikator Ease of Doing Business (EoDB) yang dirilis Bank Dunia pada 2018.

Pengamat Kebijakan Publik, Sidik Pramono mengatakan kendala investasi di Indonesia besar kemungkinan akibat situasi yang terjadi di lapangan. Sekalipun nilai EoDB Indonesia pada 2018 meningkat 1,42 menjadi 67,96, namun secara umum, kemudahan berusaha di Indonesia justru turun dari peringkat ke-72 menjadi peringkat ke-73 dari 190 negara.

"Topik-topik menyangkut permulaan bisnis, izin pembangunan, pendaftaran properti, pembayaran pajak, dan juga penegakan kontrak masih menduduki ranking di atas 100," jelas Sidik di Jakarta, kemarin.

Khusus menyoroti penegakan kontrak, Sidik mengatakan ada beberapa kasus yang membuat investor ataupun calon investor berpikir ulang untuk berinvestasi di Indonesia. Menurutnya, marwah negara akan terlihat dari bagaimana menghormati perjanjian yang telah dibuat secara adil dan tak bermasalah secara prosedur maupun subtansi.

Rendahnya penegakan kontrak ditengarai masih terjadi pada sejumlah proyek besar, seperti pada pembangunan pelabuhan Marunda, Jakarta Utara. Hingga kini, pengerjaan proyek tersebut masih molor karena lemahnya penegakan kontrak. Padahal, tendernya sudah dimenangkan sejak 2004. PT Karya Cipta Nusantara (KCN) sudah mengantongi kontrak resmi untuk membangun dermaga di Marunda dengan investasi triliunan.

"Di tengah jalan malah dihambat, bahkan digugat ke pengadilan. Ini kan ironi. Di satu sisi pemerintah mengundang investor, di sisi lain, investor coba ditendang," tegas Kuasa Hukum KCN, Juniver Girsang di Jakarta, Jumat (15/3).

Teguran Presiden

Juniver menilai teguran Presiden Joko Widodo dalam acara Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) beberapa waktu lalu soal jebloknya investasi di Indonesia bisa diterima. Pasalnya, beragam insentif dan fasilitas sudah diberikan investor, tetapi peringkat investasi RI masih kalah dibandingkan negara-negara tetangga.

Presiden menyesalkan peringkat investasi RI masih kalah dengan negara lain di ASEAN.

Juniver meyakini komitmen Presiden dalam membangun iklim investasi di Indonesia ke arah yang lebih baik.ers/E-10