ASN Mesti Hindari Konflik Kepentingan

JAKARTA - Saat tahun politik, seluruh pejabat dan ASN diminta agar tetap menjaga netralitas dan menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok ataupun golongan. Desakan ini disampaikan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Rabu (27/12).

Dia juga menegaskan seluruh pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus memahami etika dalam penggunaan media sosial. Dia mengatakan ini saat pelantikan pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, Rabu.

Dia mengingatkan bahwa prinsip netralitas harus ditegakkan sebagai bentuk kontribusi dalam membangun Kota Jakarta yang demokratis, adil, dan bermartabat. Heru juga menyebutkan sudah seharusnya pejabat di lingkungan Pemprov Jakarta peka dan empati terhadap kehidupan sosial bermasyarakat. Contoh, tidak menunjukkan gaya hidup berlebihan, baik secara langsung maupun media sosial (flexing).

Selain itu, Heru menekankan bahwa para pejabat di tingkat eselon III dan IV harus memiliki kesiapan untuk mendukung dan membantu pekerjaan eselon II. Lalu, berbagai opsi dan solusi rekomendasi untuk menyelesaikan tugas dan efisien demi mencapai tujuan bersama.

Kemudian, Heru mengimbau para pejabat eselon III dan eselon IV agar memahami dan mengingat dengan baik terkait komunikasi, tugas, fungsi dan tanggung jawab masing-masing. Ini demi meningkatkan kompetensi dan menjaga profesionalitasnya dalam bekerja.
Halaman Selanjutnya....