
ASN Kota Bogor Komitmen Pertinggi Pelayanan
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Bogor Eko Prabowo menandatangani Zona Integritas.
Foto: ANTARA/HO-Pemkot BogorBOGOR - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan menjalankan tugas dengan integritas tinggi menjadi komitmen 171 Aparatur Sipil Negara (ASN) Sekretariat Daerah Kota Bogor. Untuk itu, mereka telah menandatangani pakta integritas.
Isinya, mereka berjanji bekerja dalam integritas tinggi. Janji seperti ini sering terdengar, tetapi tidak tahu bagaimana dalam perjalanan. Seringkali banyak ASN yang bekerja tidak sesuai dengan janji-jani manis mereka.
"Penandatanganan pakta integritas bukan hanya sebuah kewajiban formal, tetapi juga sebagai upaya menanamkan disiplin dalam diri setiap ASN," tandas Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Bogor, Eko Prabowo, di Kota Bogor, Selasa (24/9).
Menurut Eko, nilai tertib diri sebagai pondasi utama dalam menciptakan ketertiban administrasi serta pelaksanaan tugas sehari-hari. "Kita menanamkan pada diri sendiri untuk tertib baik secara administrasi mupun lingkungan," ujarnya kepada ASN dalam acara tersebut.
Lebih jauh dia juga menyoroti pentingnya kekompakan sesama ASN dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Menurutnya, kekompakan merupakan modal utama dalam menyelesaikan berbagai permasalahan baik di dalam maupun luar lingkungan kerja.
"Kekompakan adalah modal utama dalam melaksanakan tugas. Semua masalah bisa dihadapi jika kompak," ucapnya. Eko juga memberikan peringatan tegas mengenai netralitas dalam menghadapi tahapan pilkada yang sedang berlangsung. Dia mengingatkan agar ASN menjaga netralitas. "Jangan terlibat dalam kegiatan politik praktis," tandasnya.
Eko menegaskan, ASN harus mematuhi Surat Keputusan Bersama lima lembaga dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Dalam Negeri, Badan Kepegawaian Negara, Badan Pengawas Pemilu, dan Komisi ASN.
"Sekecil apa pun tindakan ASN dalam tahapan pilkada bisa dianggap sebagai pelanggaran berat. Sanksinya sangat tegas," ujar Eko. Dia berharap zona integritas bisa menjadi langkah konkret dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, bersih, dan bebas dari korupsi.
Terima Piagam
Sementara itu, di akhir masa tugasnya, Pj Bupati Bogor, Asmawa Tosepu, justru menerima piagam dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jawa Barat. Ini adalah piagam Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).
Piagam tersebut diserahkan Kepala BNNK Bogor,Renny Puspita, kepada Asmawa Tosepu di ruang kerja bupatiCibinong, Selasa. Menurut Renny, piagam ini dari Kepala BNN Jawa Barat atas dedikasi dan support Pj Bupati selama melaksanakan P4GN di wilayah Kabupaten Bogor. Asmawa dinilai banyak mendukung BNN selama ini.
Renny menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Bogor di bawah kepemimpinan Asmawa Tosepu telah banyak mengukir prestasi dalam pelaksanaan P4GN. Contohnya, deklarasi Sekolah Bersinar untuk SD Negeri dan SMP Negeri se-Kabupaten Bogor dengan jumlah terbanyak di Jawa Barat.
Kemudian, deklarasi Sekolah Bersinar menggandeng Densus 88 yang merupakan pertama di Indonesia. Lalu, capaian Program Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) Terbaik se-Indonesia oleh Desa Gunungputri, Kecamatan Gunungputri.
- Baca Juga: Pengerukan lumpur di kali Moorkervart
- Baca Juga: Pemprov DKI Tambah Bus Mudik Gratis
Selanjutnya, Desa Bersih Narkoba Terbaik se-Indonesia atas Desa Ciangsana, Kecamatan Gunungputri. Ada juga, pembentukan 20 Desa Bersih Narkoba yang dianggarkan dari dana hibah Pemkab Bogor. Padahal pemerintah pusat hanya menargetkan 2 anggaran Desa Bersinar. wid/Ant/G-1
Redaktur: Aloysius Widiyatmaka
Penulis: Aloysius Widiyatmaka
Tag Terkait:
Berita Trending
- 1 Mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte Ditangkap Interpol
- 2 Didakwa Lakukan Kejahatan Kemanusiaan, Mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte Ditangkap
- 3 Luar Biasa, Perusahaan Otomotif Vietnam, VinFast, Akan Bangun Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum hingga 100.000 Titik di Indonesia
- 4 Kerusakan Parah di Hulu Sungai Ciliwung, Sungai Bekasi dan Sungai Cisadane
- 5 KAI Daop 6 Menggandeng Kejaksaan untuk Menyelamatkan Aset Negara di Sleman