ASEAN dan Tiongkok Diminta Patuhi Hukum Internasional

Namun, dua diplomat ASEAN yang mengikuti pertemuan para menteri luar negeri ASEAN di Manila menyebut komunike bersama menyangkut LTS adalah sebuah kemenangan politik Tiongkok.

Sebab, ASEAN gagal memasukkan pernyataan code of conduct LTS yang mengikat secara hukum. Ketegangan menyangkut sengketa LTS telah membuat ASEAN kecewa. ASEAN bertindak dalam kerangka konsensus, tetapi semua itu harus diseimbangkan dengan kepentingan pihak-pihak bersengketa di ASEAN, termasuk dengan negara-negara ASEAN yang condong ke Tiongkok.

Muncul kritik bahwa Tiongkok berusaha memecah belah ASEAN dengan taktik tangan besi dan diplomasi buku cek (menekan dengan memakai kartu ekonomi) yang telah berhasil memikat negara-negara kecil ASEAN, seperti Kamboja dan Laos.

Filipina, di bawah pemerintahan sebelumnya, Benigno Aquino, pernah menjadi salah satu pihak yang paling vokal terhadap Beijing sampai-sampai mengajukan kasus sengketa ini ke Mahkamah Internasional.

Pengadilan arbitrase di bawah PBB itu, pada tahun lalu mengeluarkan putusan bahwa klaim Beijing atas LTS tidak punya dasar hukum. Beijing tidak mau menggubris putusan tersebut.
Halaman Selanjutnya....