AS Tinjau Ulang Sanksi bagi Negara-Negara yang Bermusuhan
Pidato Biden l Presiden AS, Joe Biden, saat berpidato mengenai tanggapan terhadap pandemi Covid-19 dan kampanye vaksinasi di Washington DC, Selasa (6/7). Pada Senin (5/7) harian Wall Street Journal menulis bahwa pemerintahan AS sedang melakukan revisi kebijakan menyangkut sanksi atas negara-negara yang bermusuhan.
Foto: AFP/SAUL LOEBWASHINGTON DC - Harian Wall Street Journal (WSJ) pada edisi Senin (5/7) memberitakan bahwa pemerintahan Amerika Serikat (AS) pimpinan Presiden Joe Biden sedang melakukan revisi kebijakan menyangkut sanksi atas negara-negara yang bermusuhan seperti Iran dan Korea Utara (Korut).
"Peninjauan ulang kebijakan tersebut mengarah pada peniadaan kerugian ekonomi dengan menghindari tekanan langsung melalui sanksi yang dilaksanakan oleh pemerintahan pimpinan Presiden Donald Trump dan akan menekankan aksi bersama negara-negara sekutunya dibandingkan sanksi dari AS sendiri," tulis WSJ.
Peninjauan ulang kebijakan itu berdasarkan pertimbangan bahwa efek dari sanksi bisa langsung dirasakan, tetapi tidak bisa mengubah sikap negara-negara yang bermusuhan tersebut dan tak mendorong hubungan diplomatik.
- Baca Juga: Asean Ingin Junta Gelar Pemilu Inklusif
- Baca Juga: AS Kirim Diplomat untuk Temui Pemimpin Baru Suriah
AS diketahui selama ini telah mempertimbangkan revisi sanksi terhadap Pyongyang untuk mencapai denuklirisasi di Semenanjung Korea yang signifikan, dan hal itu tercermin dalam peninjauan kembali kebijakan kali ini. Namun, belum dapat dipastikan hasil peninjauan kembali itu akan memuat pelonggaran atau penghapusan sanksi.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri AS, Ned Price, mengatakan AS telah menyampaikan tekad untuk melakukan diplomasi yang membangun dengan Korut dan menunggu jawaban positif dari Pyongyang. Sementara itu, AS dan Tiongkok menggelar pertemuan perwakilan khusus untuk Korut secara virtual dan membahas isu Semenanjung Korea.
WSJ juga melaporkan pula bahwa peninjauan ulang kebijakan tentang sanksi terhadap negara-negara yang bermusuhan tersebut hampir selesai, sehingga kebijakan yang baru diperkirakan akan dirilis pada sekitar akhir musim panas ini. SB/KBS/I-1
Berita Trending
- 1 Garuda Indonesia turunkan harga tiket Jayapura-Jakarta
- 2 Pemeintah Optimistis Jumlah Wisatawan Tahun Ini Melebihi 11,7 Juta Kunjungan
- 3 Dinilai Bisa Memacu Pertumbuhan Ekonomi, Pemerintah Harus Percepat Penambahan Kapasitas Pembangkit EBT
- 4 Permasalahan Pinjol Tak Kunjung Tuntas, Wakil Rakyat Ini Soroti Keseriusan Pemerintah
- 5 Meluas, KPK Geledah Kantor OJK terkait Penyidikan Dugaan Korupsi CSR BI
Berita Terkini
- Pemulangan Warga Terus Dilakukan, Kemlu: 91 WNI yang Dievakuasi dari Suriah Tiba di Tanah Air
- Ribuan Mantan Anggota Jamaah Islamiyah Deklarasi Pembubaran di Solo
- Denny JA Rumuskan 6 Prinsip Emas Spiritualitas di Era AI
- Warga Diminta Waspada, Gunung Ibu di Halmahera Barat Sudah Dua Kali Erupsi
- Meningkat, KCIC Sebut 100 Ribu Tiket Whoosh Terjual Untuk Momen Natal dan Tahun Baru