AS Sepakati Penjualan Misil ke Jepang
Sistem misil pencegat Patriot (PAC 3) milik Pasukan Bela Diri Jepang ditempatkan di halaman kementerian pertahanan di Tokyo padea Oktober 2022 lalu. Pada 3 Januari lalu, AS telah menyetujui penjualan hingga 1.200 misil udara-ke-udara canggih ke Jepang.
Foto: AFP/Kazuhiro NOGIWASHINGTON DC – Amerika Serikat (AS) pada 3 Januari lalu mengumumkan persetujuan penjualan hingga 1.200 misil udara-ke-udara canggih dan peralatan terkait senilai 3,6 miliar dollar AS ke Jepang, salah satu sekutu terdekat Washington DC di Asia.
Kehadiran Tiongkok yang semakin tegas di sekitar wilayah yang disengketakan di Pasifik telah memicu kemarahan Jepang dalam beberapa tahun terakhir, yang mendorong Tokyo untuk meningkatkan hubungan keamanan dengan AS dan negara-negara lain.
"Penjualan yang diusulkan ini akan mendukung tujuan kebijakan luar negeri dan tujuan keamanan nasional AS dengan meningkatkan keamanan sekutu utama yang merupakan kekuatan bagi stabilitas politik dan kemajuan ekonomi di kawasan Indo-Pasifik," kata Badan Kerja Sama Keamanan Pertahanan AS (DSCA) dalam sebuah pernyataan.
- Baca Juga: Kim Jong-un: Misil Baru untuk Gentarkan Musuh
- Baca Juga: Gempa Tibet, Getarannya hingga Nepal dan India
“Penjualan yang diusulkan akan meningkatkan kemampuan Jepang untuk menghadapi ancaman saat ini dan di masa mendatang dengan mempertahankan tanah airnya dan personel AS yang ditempatkan di sana,” imbuh badan tersebut, seraya menambahkan bahwa Jepang tidak akan mengalami kesulitan dalam menyerap alutsista ini ke dalam angkatan bersenjatanya.
Pihak Kementerian Luar Negeri AS sendiri sebagaimana dilaporkan oleh kantor berita AFP pada Sabtu (4/1) telah menyetujui kemungkinan penjualan tersebut dan DSCA pada tanggal 3 Januari memberikan pemberitahuan yang diperlukan kepada Kongres, yang masih perlu menandatangani transaksi tersebut.
Pemetaan Strategi
Sementara itu pada Minggu (5/1), kantor berita Jiji Press melaporkan bahwa Jepang berencana untuk memetakan strategi dalam tahun 2025 untuk meningkatkan ekspor peralatan pertahanan dengan meningkatkan daya saing internasional industri pertahanannya.
Rencana strategi ini dipetakan setelah pemerintah Jepang bermaksud memperkuat fondasi industri tersebut dengan membantu memperluas jangkauan pasarnya, dengan harapan dapat mempercepat upaya terkait dalam kerja sama dengan sektor swasta karena presiden terpilih AS, Donald Trump, akan segera kembali berkuasa dengan kebijakan “America First”-nya.
“Strategi yang akan menyajikan target jangka menengah dan panjang untuk ekspor alutsista tersebut akan disusun melalui kerja sama antarlembaga pemerintah, termasuk kementerian pertahanan dan kementerian perdagangan, dimana pendapat industri akan tercermin dalam strategi tersebut,” lapor Jiji Press.
Industri pertahanan Jepang hampir sepenuhnya bergantung pada permintaan dari Pasukan Bela Diri Jepang. Banyak produsen yang berhenti dari bisnis pertahanan karena margin keuntungan yang rendah.
Dalam Program Peningkatan Pertahanan 2022, pemerintah Jepang menyatakan bahwa peningkatan ekspor alutsista juga efektif untuk menjamin pertumbuhan industri pertahanan melalui perluasan pasar peralatan pertahanan.
Proyek utama di bidang ini sendiri akan fokus pada pengembangan bersama jet tempur generasi berikutnya dengan Inggris dan Italia.
Pada Maret tahun lalu, Jepang merevisi pedoman pelaksanaan untuk tiga prinsipnya tentang transfer peralatan dan teknologi pertahanan sehingga dapat mengekspor pesawat tersebut ke negara ketiga.
Beberapa pejabat pemerintah Jepang sebelumnya telah menyuarakan kekhawatirannya bahwa kembalinya Trump ke tampuk kekuasaan dapat mengganggu upaya untuk membina industri pertahanan, mengingat ia menekan Jepang untuk membeli peralatan AS selama masa jabatan pertamanya.
“Dia mungkin akan mengajukan berbagai tuntutan,” kata seorang pejabat Kementerian Pertahanan Jepang.
Selain Jepang, banyak negara yang mengembangkan strategi nasional untuk memperkuat industri pertahanan mereka di tengah perang berkepanjangan Russia di Ukraina. AFP/JijiPress/I-1
Berita Trending
- 1 Hari Kamis KPU tetapkan Gubernur
- 2 the Straits Times Memprediksi Presiden Prabowo Bersama Sembilan Presiden dan PM Negara Lain Jadi Pemimpin Dunia Berpengaruh
- 3 Kebijakan PPN 12 Persen Masih Jadi Polemik, DPR Segera Panggil Menkeu
- 4 Masuki Masa Pensiun, Kepala BSSN dan Kepala Basarna Diganti
- 5 Gara-gara Faktor Inilah, Pelantikan Kepala Daerah Terpilih di Provinsi Bali Diundur